KEDIRI | duta.co – Bertempat di Rumah Makan SLG, KPU Kabupaten Kediri pada Kamis kemarin menggelar sosialisasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri dalam Pilkada Serentak akan digelar 23 September 2019, bersama Komunitas Waria (Perwaka) dan Komunitas Homo se-Kabupaten Kediri. Hadir dalam kegiatan ini, Nanang Qosim, Komisioner Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat bersama Hanjar Machmucik selaku Direktur Yayasan Redline dan Hj. Ike Agus Ruslan selaku Ketua Umum Perwaka Kediri.
Disampaikan Nanang Qosimm bahwa KPU tetap harus menerapkan prinsip keadilan, siapapun dia, apapun dia dan apapun orientasinya. “Kami tidak memandang itu sebagai komunitas yang menyimpang, tapi kami memandang mereka adalah bagian dari Warga Negara Indonesia, bagian dari Warga Kabupaten Kediri yang punya hak sama untuk memilih dan menentukan pemimpin kedepan. Jangan salah kami tidak pro pada siapapun, tapi kami pro kepada siapapun yang memang punya hak sama,” jelas Nanang Qosim dihadapan undangan yang hadir.
Karena berdasarkan hak, seluruh warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama, kemudian KPU menggandeng sejumlah komunitas untuk melakukan sosialisasi. “Kami akan datang kepada komunitas seperti ini, seperti komunitas PSK, Difabel dan siapapun warga negara yang memang secara undang-undang diberikan hak yang sama untuk memilih pemimpin dan memilih siapa yang akan menjadi nahkoda di Kabupaten Kediri,” jelasnya.
Ditemui usai acara, Hanjar Machmucik menyampaikan selama ini komunitasnya bergerak melakukan pendampingan di teman-teman minoritas dan LGBT yang ada di Kabupaten Kediri. “Sebenarnya kalau untuk teman-teman transgender populasinya sampai 200 yang terdata secara KTA. Kalau untuk teman-teman LSL, Gay atau homo totalnya di atas 1.500 lebih, yang selama ini kita dampingi. Selama ini kita fokus mengantisipasi virus HIV AIDS,” terang Direktur Redline
Kerjasama dengan KPU ini, imbuhnya, menjadi salah satu langkah mendorong teman-teman sebagai warga negara apapun jenis kelaminnya, apapun jenis orientasi sosialnya mereka mempunyai hak untuk memilih pemimpin yang sesuai dengan kebutuhan. “Karena selama ini mungkin tidak tersentuh oleh pemerintah, nah ini adalah momentum yang baik yang kami terima atas dasar dukungan dari KPU bagi teman-teman minoritas,” imbuhnya.
Dukungan yang sama disampaikan Hj. Ike, bahwa tujuan sebagai warga negara yang baik harus betul-betul mengikuti prosedur, seperti apapun komunitas juga sebagai warga negara yang intinya memiliki identitas yang sah. “Bila memiliki KTP berarti sah di mata hukum dan menunjukkan kita sebagai warga negara yang baik. Oleh sebab itu mulai dari Pilpres, Pilkada dan Pileg semua sudah mengikuti prosedurnya. Jadi seperti apapun, Perwaka sendiri tidak mau disepelekan ataupun dibeli dengan materi. Kita punya prinsip dan semboyan bahwa kita memilih pempimpin itu yang betul-betul care dengan komunitas terutama LGBT, selama ini dari pemerintah tidak ada yang merespon LGBT,” jelasnya.
Seperti disampaikan Hanjar Direktur Redilne pada forum tersebut, Ketua Umum Perwaka menyatakan sakit hati juga tidak ada yang peduli. “Apalagi waria-waria yang sakit terutama orang tua ataupun keluarganya tidak mau untuk peduli. Akhirnya kita sebagai ibu dari Perwaka seperti apapun sebagai pengganti orang tua mereka. Harapan ke depannya, semoga pemimpin yang akan datang ini betul care dengan LGBT ataupun komunitas, jangan hanya butuh waktu acara pilkada saja merangkul dengan kita. Tapi setelah mendapatkan jabatan seperti kacang lupa kulitnya. Intinya semacam itu, ke depannya mulai dari Dinkes, kantor layanan dan kepala daerahnya mudah-mudahan itu bisa care dengan kita,” ungkapnya. (bub/nng)
