PASURUAN | duta.co – Pelaksanaan Pilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang identik money politik menjadi bahasan dalam Sosialisasi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, oleh Aminurokhman, Anggota DPR RI Fraksi dari Partai Nasdem A-376 Komisi II.
Sosialisasi anggota Dewan dari Dapil Jawa Timur II, Masa Sidang II Tahun 2019 – 2020, di salah satu restoran di Kota Pasuruan, Rabu (18/3), atas kerja sama Universitas Merdeka (Unmer) Pasuruan. Acara dihadiri Rektor Unmer, Ronny Winarno, kalangan akademisi, organisasi masyarakat (ormas) dan pihak terkait.
Pada sambutannya, Ronny Winarno mengatakan, dalam pilkada tentunya harus bisa dihilangkan istilah Berjuang (beras, baju dan uang), karena tiap Pemilu atau Pilkada bisa terjadinya kesempatan tersebut untuk meraih suara rakyat. “Permasalahan ini agar bisa ditiadakan,” terangnya.
Ronny menyebut dalam pesta demokrasi tak terlepas dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan bagaimana cara meraih suara terbanyak. Karenanya ia berpendapat agar untuk menghilangkan budaya uang, sosialisasi perlu ditingkatkan. Karena menurutnya, kunci demokrasi adalah di partai politik.
Aminurokhman, anggota Komisi II DPR RI, menyatakan dalam Pilkada, harus dilaksanakan dengan bermartabat. Kata dia, dalam Undang-Undang Nomo 10 tahun 2016, sudah jelas diatur pelaksanaan pilkada mulai dari gubernur, bupati dan walikota. “Pilkada tujuannya cari pemimpin,” kata Aminurokhman.
Selain itu, anggota dari Partai Nasdem ini juga mengingatkan adanya Pemilukada yang terlepas dari budaya uang. Namun hal itu, lanjut Aminurokhman bisa dihilangkan paling tidak bisa diminimalisir asalkan adanya pendekatan baik pada masyarakat. “Juga perlu kebijakan bagi calon,” terangnya.
Ia juga mengistilahkan NPWP dalam budaya uang di Pemilukada. Ia berharap pada penyelenggara pemilu untuk tetap menjaga idependensi, sehingga tak munculkan adanya kecurangan di pelaksanaannya. Ia menekankan untuk mengutamakan penyelesaian hukum dan tak pakai aksi. (raf)
