GRESIK | duta.co – Sinergi DPRD Gresik dan Komunitas Wartawan Gresik (KWG) dalam melakukan studi banding di Kota Bandung Jawa Barat berbuah hasil. Menimba ilmu tata kelola pariwisata sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan menggelar Focus Group Discussion Group (FGD) di gedung HCB (Bandung Creative Hub) di Jalan Sukabumi, kota Bandung, Jabar (9/3).
Diterangkan Kepala Seksi Destinasi Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung, Sri Susiagawati. Pariwisata di Kota Bandung sudah tertata tempat dan regulasinya. Sebab, memiliki Rencana Induk pembangunan pariwisata (Riparda) dan peraturan daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2012.
“Penyelenggaraan kepariwisataan sebagai dasar regulasi, triknya, meminta bantuan dari pemerintah pusat dan kerja sama pihak ketiga (swasta) dengan sistem Build Operate Transfer (BOT). Selain MoU, harus memiliki Riperda dan Perda sebagai payung hukum,” terangnya ditemani Seksi Pemberdayaan Masyarakat Disbudpar Kota Bandung, Ari Astutik PR.
Dia mengaku Bandung dalam pengelolaan objek wisata menggandeng pihak III. Sebab banyak wisata yang lahannya menjadi wewenang pemerintah pusat, seperti Perum Perhutani dan Balai Besar Konservasi Sumberdaya Alam (BBKSDA). “Jadi teknisnya kerjasama. Syarat mutlak semua OPD terkait harus sinergi,” tukasnya.
Diketahui, beberapa obyek wisata di Bawean berstatus cagar alam seperti pulau Noko, Selayar dan banyak lagi. Pengunjung dibatasi, harus ada surat izin masuk kawasan konservasi berdasarkan surat keputusan (SK) Direktur Jendral Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Bernomor 92/IV-set/HO/2006. Mutlak dikelolah oleh BBKSDA, hingga pemkab Gresik tidak bisa merubah atau membangunnya.
Ketua DPRD Gresik H.Abdul Hamid menyatakan, dari segi obyek pendapatan sama dengan sektor pariwisata. Pembedanya Objek wisata Bandung kebanyakan pegunungan, sementara Gresik pesisir. Bandung dimana obyek wisata nya tertata bagus dan 30 persen berbuah PAD dari kekuatan APBD 2018 Rp 6,3 Triliun.
“Sementara Gresik ada dua sumber PAD dari obyek wisata religi sunan Giri dan Maulana Malik Ibrahim sebesar Rp 2 milyar per tahun. Nanti kita urai permasalahan yang ada di Gresik, tentu OPD (Dinas) terkait harus memiliki sinergi untuk bisa mewujudkan pariwisata yang ada di Gresik,” tegasnya pada forum yang juga dihadiri Komisi II DPRD Gresik.
Menurut Hamid, saat ini Kabupaten Gresik tengah berupaya mengembangkan wisata alam dan bahari, seperti Pulau Bawean, Bukit Surowati dan pantai Delegan di Kecamatan Panceng. Legislator partai Golkar ini pun menyakini pariwisata di Gresik akan bisa maju. Namun harus adanya sinergitas semua pihak, seperti masyarakat yang bisa memberikan sumbangsih.
Hasil manis terlontar dari Wakil Ketua DPRD Moh Syafi’am, pihaknya berjanji pada anggaran 2019 nanti hasil studi banding masuk sub-prioritas. Sebab tahun ini pihaknya belum bisa menjadikan prioritas, dimana nanti akan menutupi dan mengganti PAD yang hilang. Pengelolahan wisata alam pasti membutuhkan investor, untuk itu perlu kajian lebih dalam lagi.
“Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Gresik saat ini One Man Show, terkesan bekerja sendiri jadi perlu sinergitas OPD terkait lainnya. Seperti Diskoperindag, DPU TR dan pihak ketiga serta masyarakat, dan ini menjadi kelemahan selama ini,” pungkas nya saat jumpa pers di ruang rapat Komisi II, DPRD Gresik (12/3). (Agus Salim Lutfi/ADV)
