MADIUN – Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rabu (9/10/2019) dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Madiun Andi Raya dan dihadiri langsung oleh Wali Kota Madiun, Maidi.
Dalam pandangannya, Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Perindo dan fraksi Demokrat tergabung dalam Fraksi Bersama yang dibacakan oleh Djoko Wahardi menanyakan kedalaman dan keparahan kemiskinan serta perbandingan dengan daerah lain rata-rata provinsi dan nasional. Dalam rangka memberikan informasi yang akurat dan terintegrasi dengan data kemiskinan dari BPS.
”Apa yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kota Madiun dalam memenuhi update data kemiskinan di Kota Madiun agar sinkron dengan indicator angka kemiskinan yang disajikan,” kata Joko wahardi.
Selanjutnya, Fraksi Demokrat berharap agar RPJMD tidak hanya sebagai mimpi manis didengar di tataran perencanaan, namun demikian harus manis bisa diimplementasikan dalam kegiatan di masyarakat.
“Oleh sebab itu, Fraksi Demokrat memandang perlu agar Saudara Walikota Madiun menjelaskan akan kesiapan dan keseriusan OPD sebagai pembantu kepala daerah atas komitmen tercapainya visi misi jika dihadapkan dengan ketersediaan SDM baik secara kuantitatif maupun kualitatif yang ada,” imbuhnya.
Fraksi Perindo menyatakan, Visi Wali Kota terpilih adalah Terwujudnya Pemerintahan bersih berwibawa menuju masyarakat sejahtera, dan makna substantive dari 3 kata kunci visi tersebut adalah bersih, berwibawa, dan sejahtera.
”Fraksi Perindo mempertanyakan Upaya apa yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kota Madiun dalam untuk memenuhi kecukupan anggaran agar Visi Misi Kepala Daerah tersebut dapat optimal/seluruhnya dilaksanakan?” tanya Joko Wahardi.
Fraksi Madiun Bermartabat (Mantab) DPRD Kota Madiun yang dibacakan oleh Rudi lebih menyoroti belanja daerah proyeksi pertumbuhan tahun 2020-2024 tren fluktuaktif cenderung menurun, proyeksi pertumbuhannya lebih pesimis dibanding rata-rata pertumbuhan realisasi pertumbuhan belanja lima tahun yang lalu.
“Dimana pertumbuhan realisasi belanja tahun 2014-2018 rata-rata sebesar 6,3 persen per tahunnya. Untuk itu kami Fraksi Mantab DPRD Kota Madiun menanyakan mengapa proyeksi belanja tersebut cenderung pesimis dan mengapa proyeksi belanja di tahun 2022 pertumbuhan alokasinya menurun drastis hanya tumbuh 1,3 persen,” ucap Rudi.
Duta/Aribowo
Fraksi PKS-PAN DPRD Kota Madiun lebih menyoroti bidang kesehatan, Fraksi PKS-PAN berharap dan mendukung adanya terobosan dalam mempermudah masyarakat menikmati setiap program kesehatan untuk adil, namun juga Efektif dan Efisien. Namun Fraksi PKS-PAN juga tetap mendorong masyarakat dengan didukung oleh pemerintah melakukan upaya-upaya pemeliharaan kesehatan.
Dalam bidang Pendidikan, Fraksi PKS-PAN mendukung peningkatan perhatian pada pendidikan non-formal dan lembaga pendidikan keagamaan sebagai elemen penting dalam proses pendidikan dan pembangunan manusia. “Apa Program atau Strategi saudara dalam hal mempermudah layanan Kesehatan Untuk masyarakat serta penyediaan Pendidikan Berkualitas,” ucap Nursalim.
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang dibacakan oleh Suyarto memberikan perhatian khusus kepada besaran target indikator kinerja yang berkaitan dengan urusan wajib, kebutuhan dasar masyarakat dan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar (standar pelayanan minimal) yang targetnya belum selesai (belum 100 persen untuk indikator kategori positif atau belum 0 persen bagi indikator kategori negatif) dan juga indikator kinerja yang targetnya tidak progresif atau peningkatannya rendah utamanya target indikator yang berkaitam dengan Misi, Mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) dan misi meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kota Madiun, karena kedua misi tersebut untuk pemenuhan isu strategis yang bobotnya 3 besar paling tinggi.
Fraksi Gerinda yang dibacakan Rina, menyoroti Persoalan utama dalam pembangunan Kota Madiun adalah angka kemiskinan dan pemerataan infrastruktur wilayah yang masih belum merata, Tentu hal ini menjadi kosentrasi penting dalam dokumen RPJMD dengan visi dan Misi walikota Madiun. “Bagaimana strategi pemerintah daerah dalam dokumen RPJMD yang mengutamakan penyelesaian persoalan tersebut,” tanya Rina.
Selanjutnya, Untuk SDM menjadi factor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Kekuatan pembangunan sektoral untuk mendorong kematangan SDM merupakan dukungan dalam menambah pengetahuan, ketrampilan dan daya saing.“Bagaimana Pemkot Madiun menempatkan sektor SDM agar mempunyai daya saing dalam menatap perubahan-perubahan social dan meprkuat aksebilitas terhadap pekerjaan?” imbuhnya.
Rapat paripurna hari ini dihadiri seluruh anggota DPRDKota Madiun. Selain itu turut hadir sejumlah stakeholder dari berbagai instansi di lingkungan Pemkot Madiun. Agenda selanjutnya ialah jawaban kepala daerah yang akan digelar hari ini, Kamis (10/10/2019). bow
