MALANG | duta.co – Penerapan kebijakan PPKM dari pemerintah merupakan upaya menekan meluasnya penyebaran Covid-19 yang dinilai akan terjadinya lonjakan. Namun, angka kasus di wilayah Malang raya belum menunjukkan tren yang diharapkan oleh pemerintah.
Dengan latar belakang inilah, maka, Forkopimda Jatim mengadakan rapat evaluasi penerapan PPKM darurat untuk wilayah Malang raya, Selasa (11/8/21).
Evaluasi ini dilakukan untuk mendapatkan masukan tentang hambatan yang dihadapi untuk menentukan point of interest solusi yang baik. “Kami (Forkopimda) hadir untuk mencari solusi terukur dalam penanganan pandemi ini,” kata Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa.
Hal senada juga disampaikan Pangdam V Brawijaya, Mayjen TNI Suharyanto. Pangdam mengatakan, bahwa, tujuan utama rapat evaluasi ini adalah membantu penanganan pandemi di wilayah Malang raya.
Terkait dengan vaksinasi, Gubernur Khofifah mengatakan agar memanfaatkan program akselerasi agar percepatan vaksinasi tercapai sesuai harapan seperti contohnya vaksinasi massal yang digelar Korem 083/BDJ bekerjasama dengan Universitas.
Usai rapat evaluasi, Danrem 083 menyampaikan kepada awak media progres dalam menekan kasus Covid-19 di wilayah Malang.
“Kedepan, ini langkah-langkah atau tindakan yang kita kerjakan lebih efektif dan efisien sehingga tidak berlarut-larut dalam penanganannya. Kita penekanannya adalah tracingnya, kita sangat lemah di tracing dimana keinginan dari unsur pimpinan, bahwa tracing ini dilakukan 1 berbanding 15. Tetapi, saat ini, di Malang raya, 1 dibanding 4. Inilah yang perlu kita tingkatkan dengan memberdayakan unsur yang ada didalamnya seperti Babinsa, Babinkamtibmas, puskesmas dan unsur lain,” terang Danrem. (rls)
