LAMONGAN | duta.co – Ketua DPRD Kabupaten Lamongan H Abdul Ghofur meminta pemberian bantuan langsung tunai (BLT) bansos BBM untuk masyarakat Lamongan dampak dari kenaikan harga BBM harus benar-benar tepat sasaran dan tepat guna.
“Terkait dengan bansos itu, selayaknya harus bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Dalam aksi demo kemarin saya juga menyampaikan, kami sangat mendukung aksi teman-teman mahasiswa yang menolak kenaikan BBM,” ujar Abdul Ghofur saat ditemui di ruangan kerjanya, Jumat (9/9).
Menurutnya, pemberian bansos BBM untuk masyarakat dampak dari naiknya harga BBM tersebut jangan sampai nantinya justru malah membuat masyarakat ini tambah kecewa. Karena, kata dia, belum tepatnya sasaran kepada masing-masing penerima.
“Data penerimanya bansos BBM kan ada di dinas sosial setempat. Jadi menurut saya harus ada penjelasan secara rinci terkait dengan data-datanya siapa saja warga Lamongan yang mendapatkan, by name by address (BNBA),” beber Ghofur.
Ia mengungkapkan, pemutakhiran data penerima bansos perlu dilakukan agar akurat dan juga tepat sasaran. Dengan demikian, lanjut dia, subsidi BLT BBM benar-benar dapat terdistribusi kepada masyarakat yang memang membutuhkan.
Sebagai wakil rakyat yang duduk di DPR, imbuh Ghofur, yang tugasnya yakni mewakili suara dari rakyat, ia harus senantiasa mendukung apa yang sudah menjadi aspirasi serta harapan dari masyarakat pada umumnya.
“Kembali saya perjelas, kenaikan harga BBM akan sangat berdampak pada kenaikan beberapa komoditas, terutama bahan kebutuhan pokok masyarakat sehari-hari. Semua kebutuhan akan ikut naik juga,” tandasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lamongan Hamdani Azhari saat dimintai data berapa penerima bansos BBM di Lamongan melalui sambungan selulernya, ia menyebutkan kurang lebih ada sebanyak 84 ribu penerima.
“Penerima bantuan langsung tunai (BLT) subsidi BBM di Lamongan yakni keluarga penerima manfaat (KPM) yang juga menerima bansos sembako bantuan pangan non tunai (BPNT) dari Kemensos. Jumlahnya sekitar 84 ribuan,” terang Hamdani Azhari.
Diketahui, dampak dari kenaikan harga BBM, pemerintah akan menggelontorkan Rp. 24,17 triliun yang dipecah menjadi BLT sebesar Rp. 12,4 triliun dengan menyasar 20,65 juta keluarga penerima manfaat (KPM).
Bantuan langsung tunai (BLT) BBM tersebut akan disalurkan melalui Kementerian Sosial (Kemensos) melalui PT. Pos Indonesia dengan nilai Rp. 150 ribu selama empat kali, totalnya yakni Rp 600 ribu tiap KPM. (ard)
