PROBOLINGGO | duta.co – Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar oleh Komisi III DPRD Kota Probolinggo pada Senin (11/12/2023), terungkap bahwa sejumlah proyek fisik di Kota Probolinggo, Jawa Timur, mengalami keterlambatan yang signifikan.
Bahkan, beberapa proyek diprediksi tidak akan selesai tepat waktu dan berisiko dimasukkan ke dalam daftar hitam (black list) oleh Pemerintah Kota (Pemkot) setempat.
Salah satu proyek yang disorot adalah pembangunan Gedung Inspektorat dengan alokasi anggaran sebesar Rp 5 miliar dari APBD.
Menurut Kepala DPUPR-PKP Kota Probolinggo, Setiorini Sayekti, proyek tersebut mengalami keterlambatan sebesar 45,626 persen.
- Visicom dari Jakarta, selaku kontraktor pelaksana dengan harga penawaran Rp 4 miliar, seharusnya menyelesaikan proyek ini pada 28 Desember 2023. Namun, progres per 9 Desember 2023 menunjukkan keterlambatan yang besar, memicu kekhawatiran akan ketidakselesaian tepat waktu.
Menyikapi kondisi tersebut, anggota Komisi III DPRD Kota Probolinggo, Heri Poniman, menegaskan perlunya tindakan tegas terhadap kontraktor proyek yang terlambat.
Poniman meminta agar DPUPR-PKP bersikap tegas dan tidak memberikan adendum tambahan waktu jika hasil telaah menunjukkan keterlambatan signifikan.
“Sudah tidak perlu diberikan adendum tambahan waktu lagi, langsung blacklist saja,” tegas Poniman.
Lebih lanjut, Poniman juga mengidentifikasi kendala dana sebagai penyebab utama keterlambatan proyek.
Ia menekankan perlunya penegasan dan pengikat untuk memastikan pemilihan pemenang tender tidak hanya berdasarkan nilai tawaran terendah, melainkan juga mempertimbangkan kekuatan anggaran dan profesionalitas pengerjaan.
Selain Gedung Inspektorat, beberapa proyek lain yang tercatat mengalami keterlambatan termasuk pembangunan Gedung Damkar, Gedung Meteor, Aula dan Ruang Kelas Ponpes Zainul Ishlah As-Salafi, ruang kelas asrama santri Ponpes Riyadlus Sholihin, dan Ruang Aula rehabilitasi asrama tahfidz Ponpes An-Nur.
Dengan berbagai proyek yang mengalami keterlambatan, DPRD Kota Probolinggo mempertanyakan kemampuan dan kinerja kontraktor serta menekankan perlunya langkah-langkah tegas untuk memastikan keberlanjutan pembangunan infrastruktur di kota ini.
Pemerintah Kota Probolinggo diharapkan segera mengambil tindakan preventif dan korektif agar proyek-proyek tersebut dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. hul
