PONOROGO | duta.co – Merasa sudah berdagang puluhan tahun, dan aman-aman saja, ratusan pedagang eks stasiun tak diusir begitu saja. Dikawal aliansi LSM di Ponorogo, Kamis (25/10/2018), mereka menggelar aksi unjuk rasa.
Unjuk rasa ini terkait arogansi yang dilakukan Maskur, yang mengaku sebagai pengelola eks pasar stasiun. Karena dengan semena-mena Maskur tiba-tiba merobohkan lapak para pedagang, dan menggantinya dengan bangunan baru. Ironisnya kemudian memberikanya kepada orang lain. Sedangkan pedagang lama tidak diberi tempat dengan alasan tidak mampu membayar.
“Saya sudah membayar Rp 30 juta tapi ditolak, terus diganti dengan pedagang lain yang membayar Rp 60 juta. Lalu kami diusir untuk cari tempat lain, padahal saya sudah puluhan tahun jualan di sni,” demikian Udin (40), pedagang ayam potong di Pasar stasiun.
Udin bersama pedagang lainnya yang mengalami nasib serupa, lalu sambat kepada Bupati Ponorogo, diterima Sekda Kab Agus Pramono. Di hadapan Sekda mereka mengemukakan permasalahannya. Termasuk adanya intimidasi, teror dan tidak boleh jualan di tempatnya lagi. Dengan alasan tidak mammu membayar. Di samping para pedgang itu tidak masuk sebagai anggota Koperasi yang dipimpin Maskur.
“Saya sudah 10 hari ini tidak jualan karena diusir dan tempat jualan saya dibongkar. Setiap hari kami diteror, ditekan agar mampu membayar. Lha uang sebesar Rp 50 juta dari mana?,” kata Wardi,salah satu pedagang kelapa.
Amad (60) ketua Paguyupan pedagang pasar eks stasiun mengatakan, saat ini para pedagang bingung dan galau mesti berjualan di mana lagi. Pihaknya sudah mencegah Maskur untuk tidak semena- mena membongkar lapak pedagang sebelum ada tempat pengganti.
Tapi dengan alasan segera dibangun maka pihaknya tidak bisa mencegahnya. Apalagi Maskur sendiri ikut melakukan pembongakaran dengan mengatasnamakan dirinya sebagai penguasa pasar dan para pedagang yang tidak mau ikut dengannya disilakan minggir.
“Dia sangat arogan, semena-mena kepada kami. Mohon pemerintah untuk bisa melindungi kami, supaya kami bisa berjualan lagi. Kami bersedia direlokasi asal bisa berjualan dengan nyaman. Dan mohon juga pasar eks stasiun ditutup saja, karena hanya membuat resah kami,” ujarnya.
Sekda kab Ponorogo Agus Pramono mengaku sesegera mungkin mengecek keberadaan koperasi itu, dan jika memang tidak sehat maka segera dibekukan. Pun keberadaan Maskur sebagai PNS apakah di bawah nuangan Pemkab Ponorogo atau lainnya, juga akan ditelusuri. Jika perlu diberikan sanksi.
Terkait laporan para pedagang kepada polisi, Agus mempersilakan mereka sesuai dengan tupoksinya. Namun Pemkab berjanji untuk melindungi dan berpihak kepada masyarakat .
“Yang jelas saya ingin yakinkan semua dilakukan sesuai dengan tupoksinya. Pertama soal pembekuan koperasi, lalu penanganan pungli, pengrusakan dan soal PNS nanti masing-masing ada bdiangnua. Pemkab masih berpihak kepada masyarakat, soal koperasi nanti berkoordinasi dengan Perdakun kalau memang tidak ada ya kita bekukan , demikian juga soal PNS kita telusuri,” kata Sekda di hadapan perwakilan pedagang saat audensi di gedung Bantarangin Pemkab Ponorogo. (sna)
