MOJOKERTO | duta.co – Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Mojokerto mengeluarkan Surst Edaran (SE) perihal Larangan Penarikan Biaya Siswa Didik (Sisdik) Baru 2020. Larangan ini sebagai tindak lanjut dari keluhan wali murid yang disampaikan anggota DPRD Kota Mojokerto pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada Senin (6/7/2020).
Dalam surat Disdik Kota Mojokerto bernomor P. 420 / 1550 / 417.301 / 2020, tertanggal 7 Juli 2020 ditegaskan, Dinas Pendidikan Kota Mojokerto melarang adanya pungutan biaya Peserta Didik Baru di TK, SD, SMP Negeri di Kota Mojokerto.
Pada surat yang ditujukan kepada kepala sekolah tersebut juga disebutkan, biaya peserta didik baru tetap melalui keputusan rapat orang tua murid dan disetujui oleh Komite Sekolah saat penerapan Sekolah Model Klasikal dilaksanakan, dengan tetap mempedomani Praturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah.
Dihubungi melalui WhatsApp, Kepala Dinas Pendidikan Kota Mojokerto Amin Wachid mengatakan, larangan pungutan terhadap siswa tanpa pengecualian. Artinya pungutan dalam bentuk apapun tidak diperbolehkan. “Termasuk pungutan untuk seragam tidak diperbolehkan,” tandasnya.
Sebelumnya, pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Kota Mojokerto dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Mojokerto di ruang rapat paripurna DPRD Kota Mojokerto, Senin (6/7/2020), anggota DPRD Kota Mojokerto Febriana Meldyawati mempertanyakan refocusing anggaran Disdik.
Anggota Komisi I mengatakan, dirinya banyak menerima keluhan dari masyarakat terkait pungutan uang daftar ulang yang dilakukan sekolah. “Katanya SD menarik Rp 300 ribu untuk uang daftar ulang,” ungkapnya.
Pungutan uang daftar ulang dilakukan sekolah karena adanya refocusing anggaran di Dinas Pendidikan. “Katanya efisiensi anggaran di Dinas Pendidikan,” katanya.
Menurut mantan Ketua DPRD Kota Mojokerto periode 2014 – 2019 ini, kepala daerah sebelumnya menomorsatukan pendidikan selain masalah kesehatan. “Apakah tidak ada sumber anggaran lain yang digeser untuk penanganan Covid-19,” tanyanya. ywd
