GRESIK | duta.co – Kalangan DPRD Gresik menyoroti kinerja eksekutif dalam mengalokasikan anggaran penanganan covid-19 dalam APBD Gresik tahun 2020 tidak menyentuh pemulihan ekonomi di new normal life.
Padahal, anggarannya terus membengkak. Kalau sebelumnya sebesar 298 miliar, tetapi berdasarkan peraturan bupati (Perbup) No 20 tahun 2020 tentang perubahan ketiga tentang Perbup No 54 tahun 2019 tentang penjabaran APBD Gresik tahun 2020 ditambah lagi sebesar Rp 88 miliar. Dengan demikian, total anggaran penanganan covid-19 sebesar Rp 386 miliar.
“Belajar dari penggunaan JPS (jarring pengaman social) yang fokus komsumtif saja. Maka pemulihan ekonomi di fase new normal life, harus menyasar sektor non formal yang terdampak langsung,” ujar Anggota Badan Anggaran (banggar) DPRD Gresik, Musa, Rabu (10/06) kemarin.
Misalnya sektor usaha mikro, kecil menengah (UMKM) kara dia, ternyata para perajin hingga industri kreatif yang mandek imbas dari pandemi covid-19.
“Konsep dari eksekutif harus jelas, jangan ambigu. Kita tak mau terulang seperti perdebatan skema JPS antara sembako atau uang tunai,” terangnya.
Ketua Fraksi Nasdem DPRD Gresik ini meminta konsep pemulihan ekonomi tidak lagi berupa pelatihan atau sosialisasi.
“Sederhananya, mereka bisa kembali bekerja ke tempat asal sudah cukup membantu. Sehingga perlu jaminan yang lebih mengingat pandemi ini belum tentu kapan akan berakhir. Penyerapan produk dari UMKM sangat perlu sehingga roda ekonomi berputar,” tandas dia.
Senada disampaikan anggota Banggar DPRD Gresik Syafik AM yang berharap pemerintah fokus pada padat karya di tingkat desa maupun kelurahan.
“Fokus pada pekerja dari warga yang terdampak. Khususnya yang terkena pemutusan hak kerja (PHK),” tandas dia.
Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian (Diskop UKM Perrindag) Gresik, Agus Budiono mengaku anggaran untuk pelaku UMKM sudah ada dalam pos bantuan social (bansos). “Dalam pos bansos sudah ada anggaran untuk UMKM,”tandas dia.
Sedangkan Kepala Bappeda Gresik Hermanto TH Sianturi kepada wartawan menjelaskan, penambahan anggaran penanganan covid-19 tersebut berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menkeu dan Mendagri dalam rangka Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2020 dalam rangka penanganan covid-19.
“Juga telah diatur dalam Perbup nomor 20 tahun 2020, fokus utama penambahan anggaran tersebut pada bidang kesehatan serta pemulihan dampak ekonomi new normal nanti,” ungkapnya.
Untuk sub anggaran kesehatan, mendapat suntikan sebesar Rp 10 miliar. Hal tersebut salah satunya diperuntukkan untuk kebutuhan gelora Joko Samudro (Gejos) yang akan digunakan sebagai kawasan rehabilitasi pasien Covid-19. Serta kebutuhan pendukung lainnya bagi tim medis nanti selama masa new normal.
“Rencana rapid test masal juga masih dibahas, pada prinsipnya anggaran yang diperlukan sudah siap terlebih dahulu,” terang Hermanto.
Nah, sisa penambahan anggaran sebesar Rp 78 miliar, rencananya diperuntukkan untuk memulihkan ekonomi selama fase new normal berlangsung.pii
