SIDOARJO | duta.co –Akibat polemik bagi-bagi jabatan ditubuh DPRD Sidoarjo tak kunjung selesai berakibat fatal, hingga kubu Fraksi PDI-P, PAN dan PKS menyoal pengesahan APBD 2017. Saat penggedokan sesuai Perda APBD 2017 berjumlah Rp 4,184 triliun, namun akhirnya usai verifikasi Gubernur Jatim turun angka APBD 2017 sesuai Perbup berubah besar Rp 4,26 triliun.
Bahkan kubu F-PDI-P, PAN dan PKS tidak saja menyoroti kelebihan Rp 84 miliar dalam APBD 2017. Juga menyoroti sejumlah pergeseran anggaran besar di beberapa OPD (Organisasi Perangkat Daerah) di Pemkab Sidoarjo. Akibat pergeseran anggaran yang belum dibahas Banggar (Badan Anggaran), akhirnya eksekutif tidak berani membelanjakannya.
Tak pelak, semua anggaran proyek besar tersendat. Konflik tersebut berdampak sangat besar bagi kalangan masyarakat, terutama molornya pembangunan. Sekitar 600 kontraktor menengah bawah menjadi korbannya. Mereka tidak bisa bekerja dan terancam ambruk.
“Kami berharap pemkab dan dewan segera menyudahi persoalan ini. Dampaknya sangat luas bagi pembangunan di Sidoarjo dan merusak perekonomian kontraktor menengah bawah,” harap Ketua BPC Gapensi Sidoarjo, H Arief Bachtiar, ST, Senin (20/3).
Guna menengahi perseteruan, pengusaha muda yang hobi musik berharap penguasa Sidoarjo legowo dan bijaksana menanggalkan ego-nya demi kepentingan bersama. “Bila berlarut-larut, semua itu tidak ada untungnya. Malah saling merugi,”ungkap AW sapaan karib Arief.
AW mengajak pejabat dewan dan pemkab duduk bareng menemukan solusi terbaik. “Kasihan rakyat Sidoarjo bila masalah ini belum kelar. Karena kami kontraktor menengah bawah menjadi korbannya. Biasanya, triwulan pertama Februari dan Maret sudah dapat pekerjaan. Kini mereka resah belum jelas pekerjaannya,”keluh AW.
Senada diungkapkan Sekretaris BPC Gapensi Sidoarjo, H Ahmad Supadi menyesalkan ketidakharmonisan elit di Sidoarjo. “Ketidakharmonisan membawa belum pastinya APBD 2017. Menyebabkan belanja proyek tidak bisa dilaksanakan. Tak ayal, ratusan pekerja jasa kontruksi Sidoarjo jadi pengangguran karena belum jelas pekerjaannya. Di Gapensi saja jumlah anggota terdampak sebanyak 155 anggota. Belum lagi dari organisasi kontraktor lainnya mencapai 600 anggota yang bakal hancur perekonomiannya,”tegas H Supadi.
Untuk itu, H Supadi sangat berharap. Para pejabat Sidoarjo untuk segera mengakhiri konflik ini. Mumpung waktu nya masih panjang, sehingga penyerapan APBD 2017 untuk pembangunan Sidoarjo tidak terganggu. “Semuanya diharapkan endingnya berakhir dengan baik,”pungkasnya. (yud)
