“Tinggal menunggu batas akhir kesabaran rakyat. Saat ini memungkinkan terjadinya distrust. Ekonomi sulit. Situasi tak menentu. Nyawa rakyat dipertaruhkan dengan datangnya pagebluk Corona. Sementara tidak ada kehadiran pemimpin.”
Oleh: Zulkifli S Ekomei
TIDAK bisa dipungkiri! Bahwa, saat ini, negara dalam keadaan darurat. Terjadi krisis multi dimensi, khususnya krisis keuangan yang diperparah pandemi virus corona. Disaat seperti ini, kepemimpinan seseorang diuji.
Salah satu sebab terjadinya krisis keuangan: Banyaknya korupsi yang melibatkan para petinggi partai. Mereka bukan hanya ‘menggarong’ APBN, bahkan simpanan rakyat pun diembat sampai akar-akarnya. Ingat kasus Jiwasraya, Asabri, Taspen, dan lain-lain.
Pejabat yang dipilih oleh petinggi partai — sejak kedaulatan rakyat dirampok oleh politisi Senayan — dengan mengkudeta konstitusi terhadap UUD’45 — adalah presiden beserta jajaran kabinetnya. Kini para pejabatu itu terkesan bingung menghadapi situasi. Ini tercermin dari pernyataannya yang, tidak konsisten, mencla-mencle, menggerus kepercayaan rakyat.
Ironisnya, tidak muncul satu pun pernyataan, apalagi tindakan para wakil rakyat yang duduk di Senayan. Ini memperkuat kesan bahwa mereka sebetulnya memang TIDAK LAYAK MENJADI WAKIL RAKYAT. Bisanya cuma minta fasilitas, mengeruk uang secara resmi maupun dari komisi proyek-proyek. Modus lain, calon pejabat yang di ” fit and proper test ” harus ‘titip’ duit.
Ini sudah menjadi rahasia umum, bahwa, pejabat yang di fit and proper test harus menyetorkan uang agar lolos. Tidak heran, kalau kemudian pejabat yang lolos rendah kualitasnya, bahkan ada yang tersangkut masalah hukum.
Kualitas para wakil rakyat yang seperti ini, sudah selayaknya dicabut mandatnya. Sudah waktunya rakyat meminta pertanggung jawaban para petinggi partai. Belum lagi kalau kita saksikan, betapa mereka tidak memiliki empati terhadap problem rakyat.
Lihatlah! Ketika bangsa ini ‘mengangis’ diserbu virus Corona (Covid-19), mana dan siapa diantara mereka yang, mau datang kepada kita? Tidak ada. Ketika rakyat menjerit dengan harga masker yang melangit, hand sanitizer yang langka, siapa peduli? Tidak ada. Ini karena mereka sudah tidak butuh ‘suara’ kita. Pemilu, baru saja rampung saudara.
Setelah UUD 1945 Dihancurkan
Saya sudah menggugat mereka (partai-partai) itu di Pengadilan Negeri. Sampai proses mediasi gagal, tidak satu pun yang menghargai institusi hukum, dalam hal ini pengadilan. Ini terbukti saat persidangan hanya dihadiri satu partai, Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
Kalau mereka sudah tidak mau menghargai hukum, padahal mereka sendiri yang membuat produk-produk hukum itu, seperti Undang-undang, maka, jangan salahkan kalau rakyat (pemilih) akan menggunakan hukumnya sendiri.
Mayoritas rakyat akhirnya, menyadari, bahwa, kegaduhan politik selama ini tidak lagi terkait dengan kepentingan rakyat, tetapi kegaduhan antarelit politik sendiri, yang sifatnya hanya memikirkan diri dan kepentingan kelompoknya saja.
Itulah atraksi politik. Maka pada saatnya, penulis yakin akan timbul publik distrust terhadap partai politik (parpol) dan para elitnya. Ini pasti mengimbas kepada pemerintah itu sendiri.
Implikasi politis itu bersifat pararel atau berbanding lurus. Artinya melemahnya (peran) parpol terhadap rakyat, berbanding lurus implikasinya kepada pemerintah, khususnya dalam hal public trust.
Jadi? Rakyat akan berpikir ulang tentang fungsi partai politik sebenarnya. Dan jika sudah pada taraf yang tidak bisa ditolerir, pasti meledak! Duaaarrr!! Ini sebagai bentuk kemarahan rakyat yang tidak akan bisa dibendung oleh siapapun.
Kita tinggal menunggu apa yang akan dilakukan rakyat terhadap mereka. Rakyat yang tertindas pasti punya batas kesabaran. Dan kondisi saat ini sangat memungkinkan terjadinya hal itu. Hari ini ekonomi sulit, situasi tidak menentu, nyawa rakyat dipertaruhkan dengan datangnya pagebluk Covid-19. Sudah begitu, tidak ada kehadiran pemimpin. Ini bisa menjadi trigger (pelatuk) ledakan kemarahan. Wallahu’alam.
Salam Patriot Proklamasi!
