SURABAYA | duta.co – Rencana Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menjadikan masalah penanganan masjid-masjid milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang diindikasi terpapar, disambut positif DPRD Jatim. Apalagi gagasan itu menjadi salah satu program prioritas Muktamar NU ke 34 (tahun 2020) mendatang.
Anggota DPRD Jatim dari Fraksi Partai NasDem, Ahmad Iwan Zunain mengatakan pada pertengahan 2018 lalu Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M) dan Rumah Kebangsaan merilis hasil survey terhadap 100 masjid yang ada di kementerian, lembaga negara dan BUMN.
Hasilnya, kata politisi yang juga menjabat wakil bendahara PWNU Jatim, terdapat sekitar 41 masjid yang terindikasi terpapar gerakan radikal, dilihat dari rekaman khotbah khotib saat menggelar sholat jumat di masjid-masjid tersebut.
Berangkat dari temuan tersebut, kemungkinan PBNU ingin ambil bagian menangani masjid-masjid yang terindikasi terpapar gerakan radikal. “Saya secara pribadi melihatnya bahwa penanganan terhadap masjid-masjid BUMN itu perlu untuk ditingkatkan dan diefektifkan karena masjid merupakan pusat kegiatan keumatan,” jelas Gus Iwan sapaan akrab Ahmad Iwan Zunain, Senin (23/9/2019).
Ditegaskan Gus Iwan, penanganan dan pengawasan masjid sebagai pusat kegiatan keagamaan dan masyarakat memang perlu dilakukan agar masjid tidak digunakan untuk kepentingan masyarakat yang memiliki pikiran-pikiran, dalam tanda kutip agak ekstrem atau radikal.
Diakui Gus Iwan, akhir-akhir ini banyak oknum kelompok-kelompok radikal yang berusaha menguasai masjid atau mushola di lingkungan BUMN atau lembaga negara supaya mereka mudah mengkampanyekan ideologi kelompoknya supaya bisa diikuti jamaah masjid tersebut.
Menurut politisi asal Gresik, dipilihnya masjid-masjid milik BUMN dan kementerian maupun lembaga negara sebagai sasaran kelompok-kelompok radikal, bukan tanpa alasan. Sebab di lingkungan BUMN minim orang yang memiliki latarbelakang ilmu keagamaan yang cukup sehingga mereka mudah dipengaruhi.
“Orang yang tidak memiliki basic pemahaman agama sejak kecil itu memang mudah dipengaruhi oleh paham-paham radikal. Makanya mereka tidak mungkin masuk ke kalangan pesantren atau warga NU tradisional yang sudah terdidik keagamaan sejak kecil,” ungkapnya.
Di Jatim Jumlah Masjid BUMN Banyak
Di sisi lain dengan memasuki kalangan pengusaha atau pejabat di lingkungan BUMN, kelompok-kelompok radikal itu dalam tanda kutip tentu akan semakin mudah meluaskan pengaruh paham radikal ke masyarakat yang lain.
“Makanya dalam kaidah fiqh ada kaidah Sadd Addzari’at yaitu mencegah sesuatu atau jalan yang bisa membuat kerusakan. Artinya, kita harus bisa mencegah agar masjid-masjid di BUMN atau lembaga negara itu supaya tidak menjadi sarana penyebar kerusakan melalui paham radikal, sehingga umat atau masyarakat sekitar masjid juga bisa terselamatkan,” jelas pungkas Gus Iwan.
BUMN-BUMN besar, lanjut Gus Iwan juga banyak tersebar di wilayah Jatim. Karena itu DPRD Jatim juga sepakat dan mendukung langkah PBNU yang akan memprioritaskan program pengawasan mengefektifkan masjid-masjid BUMN, kementerian maupun lembaga negara supaya tak terpapar paham ekstrem.
“Sudah sepatutnya, Jatim yang mayoritas warga Nahdliyin mendukung langkah PBNU. Apalagi Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa juga menjabat Ketua Umum PP Muslimat NU salah satu banom NU,” pungkas keluarga besar Ponpes Ihyaul Ulum Dukun Gresik. (ud)
