KEDIRI|duta.co – Dalam akun milik @Insan Maskara tertulis status hujatan kepada Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar terkait bantuan sembako dan pembagian Kartu Sahabat yang dianggap tidak merata bagi seluruh warga terdampak wabah pandemi Covid-19. ‘WALIKOTA G****ELL… Tak kiro adum Sembako dan Kartu Sehat Roto PerKK… Daftar Pengajuan dari RT dihapusi kabeh karo LURAH, Cangkeme Walikota bisu ae…. Lurah ditakoni kokon walikota, walikota ditakoni kokon takon lurah, RT RW dikambing hitamkan asuuuu….. Anggaran Prodamas 160 Milyar dihapus, adum sembako gak roto, opo arep dikorupsi??’.
Sejumlah komentar pun bermunculan terkait status diupload oleh akun @Insan Maskara, mulai dari komentar saling lempar, hingga telah cek aplikasi di cekbansos.kedirikota.go.id namun data tidak muncul. ‘Marai pegel maneh rakyat dipimpong rono rene, jare Lurah kon takon Walikota, Walikota kon takon lurah. Kadung wes numpuk KK KTP, daftar nek Aplikasi muncul…. Jane duwete arep diuntal walikota kabeh po piye??’.
Lalu kemudian pada akun milik @Gunawan membagikan statusnya ‘Piye menurutmu?? Lurah lempar Walikota, Walikota lempar Lurah’. Kemudian ada penjelasan di bawahnya, ‘Rakyat kelaparan harus mengemis kepada pemerintah untuk minta bansos. Ditengah wabah covid 19 Masyrakat yang terhimpit ekonomi dan mengancam kesehatannya harus memohon – mohon bantuan kepada Pemerintahannya. Ironisnya Pemkot Kediri tidak siap dengan data penerima bansos. Selama ini PNS Pemkot kerjanya hanya ongkang – ongakang menerima gaji buta. Kelurahan melepar tanggung jawab ke Walikota dan Walikota melempar tanggung jawab kepada Lurah’.
Dijelaskan pada akun tersbeut, bahwa data dari Dinas Sosial, Dinas Pendudukan dan kelurahan tidak sinkron bagi penerima dampak wabah pademi ini. Padahal dampak virus corana semakin meluas dan dampak ekonomi juga semakin nampak. Ketidaksiapan data dan tumpang tindih penerima ini, mengakibatkan masyarakat berbondong bondong membawa KK dan KTP untuk mendaftar agar diberikan bantuan dari Pemkot Kediri.
Hingga berita ini diturunkan belum ada penjelasan resmi dari pihak Pemerintah Kota Kediri ataupun Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar yang juga selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penangganan Covid-19 Kota Kediri. Apakah akan menempuh jalur hukum atau memberikan klarifikasi atas hujatan ini. Kabag Protokol dan Pimpinan Daerah, Apip Permana juga belum bisa dikonfirmasi hingga berita ini ditulis. Sementara Kapolres Kediri Kota AKBP Miko Indrayana melalui Kasat Reskrim AKP I Gusti Agung Ananta menjelaskan jika pihaknya juga belum menerima aduan dan justru berterima kasih telah diberitahu terkait akun tersebut. (nng)
