PONOROGO | duta.co – Pemkab Ponorogo saat ini tengah melakukan pendataan dan sertifikasi aset-aset daerah, yang selama ini belum terdata dengan baik. Setidaknya ada 1.500 aset yang akan disertifikatkan, dan direncanakan selesai pada 2023 mendatang. Hingga akhir tahun 2021, sebanyak 500 sertifikat dipastikan selesai.
Hal itu disampaikan oleh Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko, Kang Giri, usai menjadi pembina upacara dalam peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional (Hantaru) ke-61 di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Ponorogo, Jumat (24/9/2021).
“Asetnya Pemkab yang jadi ada 61, 62, 46, minggu depan ada 30 lagi. Kita bergerak terus untuk percepatan sertifikasi aset milik rakyat atau pemerintah. Milik Pemkab ada sekitar 1.500. Tahun ini target 500 sertifikat aset pemerintah, 2023 harus tuntas semuanya,” jelas Kang Giri.
Untuk menyelesaikan sertifikat aset daerah diakui Kang Giri, cukup rumit karena seringkali aset berbatasan dengan tanah milik penduduk. Selain itu ada wilayah yang berbatasan dengan sungai, hutan dan lainnya. Sehingga pengukurannya juga harus jeli.
“Ini ibaratnya BPKB. Kalau ada BPKB jadinya mahal. Tidak hanya sekedar nilai tapi bagaimana negara ini mampu terintegrasi dalam 1 pembukuan. Kendala sertifikasi itu lumrah, selama duduk bersama antara BPN dan pemerintah untuk menyelesaikan problematika nanti bisa terurai satu persatu. Kita bekerja untuk mewujudkan sertifikasi aset agar ternilai dengan baik,” imbuhnya.
Sementara Tutik Agustiningsih Kepala BPN Ponorogo menyatakan, memang target 500 sudah selesai sebagian,lainnya dalam proses pengukuran. Sepanjang pihaknya menerima pendaftaran dari aset-aset Pemkab itu maka target tersebut tetap diselesaikan.
“Dana sertifikat pemkab tidak ada, proses saja, karena jelas milik Pemkab bukan milik orang orang lain. Sudah dikuasai pemerintah ya sudah. Tahun ini harus selesai karena target Pemda. Kalau kami sih tetap memproses sepanjang itu didaftarkan ke kami ( BPN),” terang Tutik Agustiningsih , Kepala BPN Ponorogo. (sna)
