BLITAR | duta.co – Gencarnya pelaksanaan vaksinasi membuat pemkab Blitar tengah mengusulkan wajib vaksin bagi warga yang hendak mengurus layanan publik. Sikap tegas vaksinasi Covid-19 ini sebagai tindak lanjut dari keinginan pemerintah kabupaten Blitar untuk membentuk herd imunitty.
Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar mengusulkan agar vaksinasi Covid-19 menjadi syarat bagi warga yang hendak mengakses layanan publik. Menindaklanjuti hal ini, Dinkes Blitar bahkan telah menyerahkan draf surat edaran bupati berisi kewajiban warga yang hendak mengakses layanan publik harus divaksin Covid-19.
Sekretaris Dinas Kesehatan Christine Indrawati berharap draf tersebut disetujui Bupati Blitar Rini Syarifah sehingga bisa segera diterapkan untuk mendorong percepatan vaksinasi di Kabupaten Blitar.
“Kami berharap masyarakat paham bahwa hal ini adalah demi kepentingan bersama. Jadi warga yang hendak mengakses layanan publik harus sudah divaksin Covid-19,” terang Christine.
Diakuinya, ada sejumlah hambatan untuk mencapai target vaksinasi Covid-19 di Kabupaten Blitar. Masih banyak warga yang melakukan penolakan dengan berbagai alasan. Cara ini, lanjut Christine juga telah diberlakukan di sejumlah daerah lain untuk menggenjot cakupan vaksinasi.
“Kami berharap dengan usulan ini nantinya dapat menggenjot capaian vaksinasi Covid-19 di Kabupaten Blitar sebagai upaya menghentikan penyebaran Covid-19,” tegasnya.
Data yang dirilis Dinkes Kabupaten Blitar saat ini cakupan vaksinasi Covid-19 di Kabupaten Blitar baru mencapai 73,6 persen. Prosentase tersebut berdasarkan data penduduk usia di atas 12 tahun yang sudah divaksin berdasarkan data NIK yaitu, 734. 620 orang.
Sementara untuk capaian vaksinasi warga lanjut usia telah mencapai 43,6 persen dari sasaran sebanyak 149.398.
Dinkes Kabupaten Blitar hingga saat ini juga terus melakukan upaya vaksinasi Covid-19. Baik vaksinasi di fasilitas kesehatan maupun secara door to door dari rumah ke rumah.(hendi)
