GRESIK | duta.co – Kondisi ekonomi global yang masih tanda tanya merupakan tantangan pengusaha di negara berkembang. Harapan membangkitkan ekonomi setelah pandemi Covid-19 melandai dihadapkan dengan eskalasi Rusia terhadap Ukraina yang berkepanjangan. Dampaknya cukup panjang. Sejumlah pasokan kebutuhan industri dari negara lain tersumbat. Situasi ini ditambah dengan tingginya inflasi di negara-negara maju, serta kegagalan bayar utang bagi negara berkembang.
Hal inilah yang menjadi tantangan DPP Apindo Jawa Timur agar perekonomian membaik di semester kedua. Salah satu permasalahan adalah ketergantungan bahan baku industri yang masih impor.
Ketua DPP Apindo Jatim, Eddy Widjanarko menegaskan Indonesia diuntungkan dengan kekayaan sumber daya alam (SDA) dan mineral. Saat ini yang dibutuhkan adalah perbaikan tenaga kerja guna mengolah sumber alam menjadi potensi ekonomi.
“Kita (Indonesia) tidak ingin seperti Sri Lanka yang gagal bayar utang akibat resesi global. Indonesia memiliki kekayaan SDA dan mineral, tinggal pengasahaan skill SDMnya,” kata Eddy Widjanarko dalam paparan seminar Peran Pengusaha Meningkatkan Kompetensi SDM, Ekonomi, dan Mengurangi Angka Kemiskinan Pasca Pandemi di Gresik, Selasa 14 Juni 2022.
Cukup banyak langkah meningkatkan SDM dalam paparan seminar yang digagas DPK Apindo Gresik itu. Eddy menyebut pendidikan berbasis international certification dan human skills menjadi prioritas. Selain itu, penggunaan teknologi digital, harmonisasi proses bisnis, dan memperluas jaringan menjadi program pendukung pendidikan. Peningkatan SDM berbasis pendidikan bisa dilakukan dengan social skill, process skill, system skill, dan cognitive abilities. Keempatnya menjadi penopang pendidikan guna memajukan industri di era digital 4.0.
“Saat ini Apindo dan Kadin Jatim telah memiliki program linear di bidang pendidikan vokasi. Pendidikan ini akan diperkuat lagi dengan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) untuk meningkatkan daya saing industri,” lanjut Eddy Widjanarko.
Dalam paparan seminar nasional tersebut, Eddy mengungkapkan perlunya incubator di suatu daerah. Harapannya agar menciptakan entrepreneurship guna memangkas pengangguran dan kemiskinan, yang bisa memberi efek positif bagi ekonomi daerah.
“Bali, Bandung, dan Yogyakarta telah melahirkan inkubator. Dan itu sukses. Saya berharap Gresik bisa mengikuti jejak ketiga daerah ini. Inilah salah satu program yang kami harapkan, memunculkan incubator di Jatim,” jelasnya.
Apindo Jatim menyadari disrupsi teknologi digital tidak bisa dihindari. Dimana teknologi digital telah mengubah perekonomian global. Salah satunya tenaga kerja manusia telah diganti dengan robot.
Turut hadir dalam seminar Bupati Gresik, Fandi Akhmad Yani mengungkapkan pengangguran dan kemiskinan masalah klasik di setiap daerah. Namun, lanjutnya, dua masalah itu bukan berarti tidak bisa dihindari.
“Masalah kemiskinan dan pengangguran bisa ditekan melalui tersedianya lapangan kerja. Caranya, memperbaiki skill di tingkat sekolah. Melalui pendidikan vokasi. Dengan demikian, lapangan usaha bisa tercipta,” tegas Gus Yani, sapaannya.
Mantan Ketua DPRD Gresik itu membeberkan data dari BPS di mana angka pengangguran Gresik mencapai 56.187 orang atau sekitar 8 persen dari jumlah penduduk. Tetapi pada saat pandemi Covid-19 berada di puncak, justru pengangguran turun tipis.
“Ini unik. Situasi lain dibarengi dengan naiknya kewirausahaan dan bertambahnya lapangan kerja baru. Padahal banyak perusahaan mengurangi pegawai dan pengetatan, tapi (Gresik) mampu menekan pengangguran,” ungkap Gus Yani.
Adapun Ketua Kadin Jatim, Adik Dwi Putranto mengatakan era industri 4.0 yang ditunjukkan dengan percepatan konektifitas, informasi dan otorisasi masih memiliki risiko. Masalah komunikasi dan bahasa bisa menjadi kendala dalam penerapan teknologi digital.
“Jika kita tidak dapat mengiringi perkembangan teknologi, terdapat ancaman peningkatan jumlah pengangguran yang mengakibatkan peningkatan angka kemiskinan dan krisis sosial,” Adik menjelaskan.
Dia menambahkan bahwa Kadin sebagai wadah bagi seluruh pengusaha akan terus berkomitmen membantu pemerintah. Salah satunya dengan membangun pendidikan vokasi yang lebih terintegrasi dengan kebutuhan industri. Harapannya pendidikan vokasi memiliki daya konversi yang tinggi dari pelajar ke tenaga kerja produktif. Imm
