PROBOLINGGO | duta.co – Sekitar 96,5 persen atau sebanyak 233.212 masyarakat Kota Probolinggo audah menjadi peserta BPJS Kesehatan dan sudah mendapat jaminan dan akses terhadap pelayanan kesehatan.
Hal ini disampaikan Wali Kota Probolinggo, Habib Hadi Zainal Abidin dalam pertemuannya dengan BPJS Kesehatan, Senin (8/3/2021).
Pertemuan tersebut merupakan forum rapat kemitraan antara BPJS Kesehatan dengan Pemerintah Kota Probolinggo.
Disampaikan oleh wali kota, RS mengklaim, butuh biaya operasional yang besar.
“Rumah sakit butuh biaya operasional yang besar, mungkin yang biasanya 3 bulan sekali baru dibayarkan, dapat diubah satu bulan atau dua bulan sekali,” ujar Hadi.
Hadi pun menyampaikan, pihaknya sudah meluncurkan program UHC untuk masyarakat yang kurang mampu.
“Di situ biaya BPJS masyarakat yang kurang mampu tersebut ditanggung oleh pemerintah dan benar-benar terseleksi,” jelasnya.
Selain itu, lanjut Hadi, pihaknya sudah meminta adanya tindakan untuk rawat jalan, jadi BPJS bisa meng-cover biaya obatnya. Hal ini sudah diusulkan ketika ada forum langsung di pusat, tetapi pihaknya menyampaikan lagi di forum daerah agar lebih terdengar lagi.
Menanggapi hal tersebut, Kepala BPJS Cabang Pasuruan Miryanti menyampaikan, bulan Februari, di Kota Probolinggo realisasi penerimaan iuran tercatat sebanyak Rp 22 milyar dan realisasi bipelkes sebanyak Rp 20 milyar.
“Kami juga memiliki JKN Mobile. Aplikasi ini terdapat sistem antrian online, jadwal operasi dokter, ketersediaan kamar rawat inap secara realtime, dan konsultasi online dengan dokter. Jadi masyarakat yang menjadi peserta BPJS Kesehatan mendapat kemudahan dengan adanya aplikasi ini. Kami juga berencana untuk berkerjasama dalam pengembangan aplikasi ini,” tandas Dyah. hul
