KEDIRI | duta.co – Dengan semangat perubahan dan perbaikan, Fraksi Partai Demokrat selalu berupaya memberikan saran kebijakan pembangunan yang konstruktif. Dari sini, Fraksi Partai Demokrat turut bertanggung jawab atas segala kebijakan pembangunan di Kota Kediri karena sebagai salah satu partai pendukung walikota pada saat pilkada 2014.
Hal itu disampaikan, Ashari, Sekretaris Fraksi Demokrat dalam Pendapat akhir fraksi beberapa waktu lalu, terhadap keberlangsungan PRODAMAS yang menjadi trending topic pembicaraan masyarakat adalah rangkaian perjalanan panjang.
“Kami di DPRD dalam upaya perubahan dan perbaikan ke depan. Beberapa alasan yang mendasari pendapat kami, di antaranya:
1. Adil tidak harus sama. Dengan anggaran Rp50 juta atau bahkan 100 mungkin bagi kawasan yang sudah mapan seperti daerah di tengah kota apalagi perumahan-perumahan yang kondisi infrastruktur dan sarana prasarananya sudah memadai anggaran sebesar itu sangat besar dan kesulitan untuk mendistribusikannya. Beda halnya dengan kondisi pinggiran seperti kelurahan kita ini, yang pasti membutuhkan anggaran lebih besar dengan kondisi masyarakat dan geografis yang sangat berbeda serta minimnya ketersediaan sarana dan prasarana. Karena program ini sasaran penerimanya adalah RT sehingga seluruh daerah administratif Rt memiliki hak yang sama. Baik yang sudah mapan maupun yang belum.
2. Prodamas hadir tanpa konsep yang jelas. Sejak tahun pertama Prodamas digulirkan sampai saat ini tidak disertai dengan konsep penyelesaian persoalan lingkungam dimasyarakat. Proses penjaringan usulan diberikan kebebasan seluas luasnya kepada masyarakat. Yang terjadi, hanya pembatasan ditahun berikutnya. Contohnya pada saat banyak usulan ditahun awal untuk pavingisasi tahun berikutnya pavingisasi sudah tidak diperbolehkan. Begitu juga hal hal lain, seperti tenda, sound sistem, pot bunga dan masih banyak yang lainnya. Sementara masih banyak juga yang belum mengusulkannya. Tidak adanya konep rujukan juga mengakibatkan ketidak seragaman pelaksanaan kegiatan. Contoh nyata ada 3 RT yang mestinya membutuhkan pembenahan saluran air hanya RT 1 dan 3 mengusulkannya sementara RT 2 tidak sehingga saluran yang dikerjakan tidak bisa berfungsi begitu juga dengan designnya yang tidak sama. Hal Ini banyak terjadi
3. Prodamas memunculkan egosentris bagi setiap RT. Anggaran prodamas dimaknai sebagai hak RT sendiri sehingga tidak diperkenankan untuk membiaya kebutuhan lingkungan yang lebih luas.
4. Prodamas tidak bisa memberikan nilai manfaat yang lebih luas. Coba kita berfikir bersama. Di kelurahan kita ini ada 23 Rt dengan anggaran per RT Rp100 juta berarti ada anggaran Rp2,3 M setiap tahunnya. Bayangkan apabila anggaran sebesar itu dipergunakan untuk membangun fasilitas masyarakat semisal gedung olahraga, sarana pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Sudah barang tentu setiap kelurahan akan memiliki fasilitas yang luar biasa.
5. Prodamas mengakibatkan stagnansi pembangunan di tingkat kota. Dengan 100jt per Rt anggaran yang dibutuhkan mencapai147M lebih llebih dari separo Pendapatan Asli Daerah kitta. Semua OPD hanya mampu melakukan kegiatan rutin tahunan saja. Hampir 2 periode kepempinan walikota ini, Kota Kediri tidak ada sama sekali pembangunan berskala besar sehingga tidak banyak perubahan tampak muka kota ini. Coba bandingkan dengan daerah tetangga kita, Blitar, Tulungagung, Nganjuk dan lainnya.
6. Prodamas tidak didasarkan pada landasan hukum yang kuat. Prodamas hanya berdasarkan peraturan walikota saja. Perda saja tidak ada yang mengatur hal ini, karena tidak ada landasan hukum di atasnya lagi. Ini yang paling berbahaya.
7. Hari ini banyak terjadi kebuntuan ide dan gagasan guna penyerpan anggaran di setiap musyawarah RT, sehingga usulan yang ada cenderung untuk menghabiskan anggaran saja tanpa difikirkan guna dan manfaatnya
Atas beberapa alasan itulah Fraksi Partai Demokrat memandang perlu untuk menghentikan Program unggulan ini. Kami sangat berharap dengan pengalihan arah kebijakan pembangunan, kota kediri akan menjadi kota yang lebih baik dan maju. Karena sebentar lagi kita akan memiliki bandara dan jalan tol sehingga masyarakat luar dipastikan banyak yang akan berkunjung ke kota tercinta ini,” ucap Ashari.
Ashari juga menegaskan, atas beberapa alasan itulah Fraksi Partai Demokrat memandang perlu untuk menghentikan Program unggulan ini.
“Kami sangat berharap dengan pengalihan arah kebijakan pembangunan, kota kediri akan menjadi kota yang lebih baik dan maju. Karena sebentar lagi kita akan memiliki bandara dan jalan tol sehingga masyarakat luar dipastikan banyak yang akan berkunjung ke kota tercinta ini,” pungkas Ashari yang juga Ketua DPC Partai Demokrat Kota Kediri.
Sementara, Abdullah Abu Bakar,Walikota Kediri, menjelaskan, Prodamas ini mempercepat pembangunan yang ada di Kota Kediri. Dimana program-program di Prodamas selama satu tahun apabila dikerjakan oleh OPD maka membutuhkan waktu selama 10 tahun. Di lima tahun pertama Prodamas pembangunan hanya mencakup skala RT. Tahun 2021-2023 Prodamas Plus naik tingkat cakupannya di skala kelurahan. Nanti di tahun 2024 konsep Prodamas harus mencakup skala kawasan.
“Kita ingin semakin banyak kolaborasi. Basic Prodamas ini memang rembuk warga namun dari sini lah akan muncul konsep yang begitu besar. Kita tidak lagi bicara skala kelurahan tapi bagaimana Kota Kediri ini bisa semakin tampak. Semua beres karena Prodamas,” jelasnya di Prodamas Plus Award 2022, Senin (10/10) lalu di IKCC. (bud)
