LAMONGAN | duta.co – Wakil Ketua Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur, Amar Saifudin merespons kelangkaan pupuk yang dialami oleh para petani di wilayah Lamongan sejak dua pekan lalu hingga saat ini.
Ia mengungkapkan, sebenarnya pupuk subsidi ini tidak langkah di pasaran, hanya saja realokasinya yang memang dibatasi oleh pemerintah, menyusul terbitnya Permentan Nomor 10 Tahun 2022, terkait pupuk bersubsidi.
“Realokasi pupuk di jatim pada tahun 2022 ini untuk jenis urea yang awalnya hanya 973.437 ton kini menjadi 1.061.017 ton. Sementara untuk phonksa yang awalnya 571.147 ton kini menjadi 682.107 ton,” ujar politisi senior asal PAN, Amar Saifudin, Kamis (3/11).
Menurut dia, jumlah tersebut yakni jatah pupuk subsidi untuk wilayah jatim setelah mendapatkan tambahan kuota dari pemerintah pusat. Namun, imbuh dia, itu masih belum sesuai usulan dari pemprov jatim yang didasarkan pada RDKK dari petani.
“Untuk pupuk urea ada selisih sekitar 87.580 ton, sedangkan phonksa ada selisih sekitar 110.960 ton. Itu hasilnya tambahan kuota pupuk setelah komisi B DPRD Jatim datang ke Kementerian Pertanian,” ungkap Amar.
Legislator asal Lamongan itu mengatakan, pupuk organik saat ini bisa menjadi salah satu solusi bagi petani dalam menyikapi masalah kelangkaan pupuk. Selain memiliki dampak kesuburan pada tanaman, tanah pun akan tetap terjaga dengan baik segi kualitasnya.
“Pupuk organik sangat ramah lingkungan, cukup dengan memanfaatkan kotoran hewan seperti sapi, kambing dan ayam yang diolah secara fermentasi. Dampak terhadap kesuburan tanah juga jangka waktunya cukup panjang,” tandasnya. (ard)
