PASURUAN | duta.co – Pro-kontra Lima Hari Sekolah (LHS) melalui Permendikbud 23 Tahun 2017, diharapkan segera berakhir. Kepala Dinas Pendididikan Jatim, Dr Syaiful Rachman, MM, MPd, meminta kepada semua Kepala Cabang Dinas Pendidikan Prov Jatim untuk tidak ikut-ikutan mempersoalkan regulasi tersebut.
“Biarlah Jatim melakukan ini apa adanya, dengan gaya Jatim sendiri,” kata Syaiful saat memberi sambutan Rapat Koordinasi Isu Isu Strategis Bidang Pendidikan bersama Dewan Pendidikan Jatim di Tretes Pasuruan (9/8/2017). Hal itu juga disampaikan Syaiful kepada Ketua Dewan Pendidikan Jatim, Prof Dr Achmad Muzakki.
Sementara, Achmad Muzakki sendiri menegaskan, bahwa, untuk Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) yang sedang digalakkan pemerintah, Jatim harus punya kekhasan sendiri. Karena itu, yang harus dilakukan adalah menguati pendidikan moral dan ini harus diposisikan di atas yang lain. “PPK di Jatim harus bernuansa kekhasan dan tidak perlu top down,” katanya.
Sejumlah peserta rapat sepaham, bahwa, sesungguhnya tidak ada kontroversi dalam Permendikbud 23 Tahun 2017, yang belakangan dikuati melalaui Perpres. Apalagi isinya penguatan karakter anak didik, dan itu sudah menjadi kebutuhan mendesak sekarang ini.
“Pemerintah, dalam hal ini Kemendikbud, tidak boleh diam menyaksikan runtuhnya karakter anak didik belakangan ini. Modernisasi harus diimbangi dengan penguatan karakter, tanpa itu produk pendidikan kita akan kalah dengan pengaruh-pengaruh negatif,” jelas salah seorang peserta Rakor kepada duta.co.
Bahwa ada kekhawatiran Permendikbud 23 Tahun 2017 menggerus peran Madrasah Diniyah (Madin), itu bisa dibicarakan, didiskusikan dengan baik-baik. Tidak perlu memobilisasi umat. Mengapa? Tidak ada orang yang ingin mematikan peran Madin dan Taman Pendidikan Alquran (TPQ) di republik ini. Dua lembaga tersebut terbukti memberikan kontribusi yang signifikan dalam pendidikan karakter.
“Saya melihat penolakan FDS yang begitu massif, sudah tidak nyambung lagi dengan Permendikbud 23 Tahun 2017, tidak nyambung dengan semangat PPK. Apalagi dikatakan kalau pemerintah tetap melaksanakan Lima Hari Sekolah, maka, sama saja dengan membunuh pesantren dan madrasah diniyah,” jelasnya.
Bahwa Madin dan pesantren itu menjadi gudang pendidikan karakter, tidak ada yang menolak. Semua mengakui itu. “Masalahnya adalah bagaimana dengan yang tidak berada di lingkungan pesantren? Mereka ini juga harus diperhatikan pendidikan karakternya, dan itu tanpa mengganggu aktifitas yang ada Madin dan pesantren,” ujarnya sambil menegaskan bahwa apa yang dipaparkan Kadis Pendidikan Jatim adalah tepat, bagaimana Jatim punya gaya tersendiri untuk menerapkan Permendikbud 23 Tahun 2017 itu. (ekp)
