NGAWI l duta.co -Pendaftaran siswa khususnya ditingkat lembaga pendidikan SMA Negeri melalui online jalur zonasi dituangkan dalam petunjuk teknis PPDB Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Nomor : 188.4/2336/101.7.1/2020.
Pada poin yang mengatur tentang Surat Keterangan Domisili (SKD) dari desa atau kelurahan, juga disebutkan dalam ketentuan umum jalur pendaftaran dan jalur zonasi yang dapat diverifikasi oleh tim dari sekolah diketahui Cabang Dinas Pendidikan wilayah.
Namun, disaat SKD menjadi pemicu sorotan orangtua siswa, sebagai alibi bagi pihak sekolah dan pihak Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur wilayah Kabupaten Ngawi mengatakan bahwa, penerimaan siswa didik baru di musim PPDB sudah menjadi ketentuan yang diatur oleh sistem.
“Pelaksanaan PPDB siswa SMA khususnya Negeri, Cabang Dinas Pendidikan wilayah, dan pihak sekolah hanya sebagai pelaksana, karena yang mengatur adalah sistem,” terang Supardi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jatim wilayah Kabupaten Ngawi, Minggu (28/6/2020).
Di samping itu, Supardi juga berjanji akan mengusulkan, agar juknis PPDB di tahun depan yang mengatur persyaratan tentang SKD dihapus, meskipun sebenarnya ada pertimbangan yang melibatkan tim verifikasi dari pihak sekolah, dan diketahui oleh Cabang Dinas Pendidikan wilayah setempat.
“Tahun depan akan kita usulkan, agar juknis terkait Surat Keterangan Domisili (SKD) dapat dihapus, selain itu dari pihak Desa/Kelurahan agar lebih berhati-hati dalam menerbitkan SKD,” harapnya.
Danang sapaan akrabnya, masyarakat pemerhati dunia pendidikan Kabupaten Ngawi, berpendapat mengenai juknis PPDB yang mengatur tentang SKD dapat dijadikan satu alasan untuk mendidik orangtua siswa berada pada dua sisi yang berbeda antara positif dan negatif.
“Setiap orangtua siswa, mungkin akan berupaya keras demi tercapainya tujuan putra/putrinya namun, disisi lain upaya merekayasa, atau memanipulasi data SKD, apakah bisa dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum meskipun sebenarnya tindakan itu untuk hal yang positif,” tutup Danang. mif
