MOJOKERTO | duta.co – Pemkot Mojokerto menargetkan zero new stunting pada tahun 2024 nanti. Untuk mencapai target tersebut, Kecamatan Prajuritkulon Kota Mojokerto memberi peran yang amat besar kepada TP PKK Kecamatan Prajuritkulon. Sehingga, TP PKK Kecamatan Prajuritkulon memiliki peran strategis untuk percepatan penurunan stunting di kecamatan Prajuritkulon.
Camat Prajuritkulon Kota Mojokerto Riaji SH yang juga sebagai Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting Kecamatan Prajuritkulon mengatakan, pihaknya memberikan peran yang amat besar kepada Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraannya Keluarga (TP PKK) Kecamatan Prajuritkulon.
Alasannya, PKK lebih dekat dengan masyarakat. “PKK lebih dekat dengan masyarakat. Ibu-ibu itu kan PKK semua,” ujarnya.
Untuk memuluskan langkah program Percepatan Penurunan Stunting, tentunya harus ada dukungan dana, baik dana dari pemerintah maupun swasta. “Kalau dari pemerintah, kolaborasi antara daana Dinkes dan dana kelurahan. Selain itu, juga disupport dari dana swadaya masyarakat,” katanya.
Sementara itu, Ketua TP PKK Kecamatan Prajuritkulon Nor Afifah SE mengatakan, tugas PKK adalah berperan serta mendukung program-program pemerintah, salah satunya yaitu dalam upaya percepatan penurunan stunting.
Upaya yang telah dilakukan dalam percepatan penurunan stunting, pertama, berkoordinasi dengan Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting yang ada di kelurahan. “Ketuanya adalah ibu ketua TP PKK Kelurahan,” imbuhnya.
Kedua, memotivasi ketua TP PKK Kelurahan sebagai ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) untuk berinovasi dalam program percepatan penurunan stunting.
Selain itu, menghimbau ketua TP PKK untuk berkolaborasi dengan lembaga yang ada di kelurahan dalam percepatan penurunan stunting. “PKK kan tidak bisa berdiri sendiri. Kalau ada lembaga lain, bisa berkolaborasi. Program upaya percepatan penurunan stunting kan program kroyokan (dilaku bersama-sama), seperti yang sudah disampaikan presiden,” katanya.
Menurut istri Camat Riaji SH ini, kolaborasi percepatan penurunan stunting bisa berkerja sama dengan Kelompok Wanita Tani (KWT), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Karang Taruna, dan lembaga-lembaga lainnya yang ada di kelurahan sesuai dengan porsinya masing-masing.
“Kolaborasi dengan KWT, misalnya, hasil dari KWT dalam bisa disumbangkan kepada penderita stunting,” ujar Kasi Perekonomian dan Prasarana Wilayah Kecamatan Magersari ini.
Kalau dengan LPM, lanjutnya, berkerja sama supaya program-program penurunan stunting bisa diakomodir dalam Musrenbang, sehingga anggaran untuk program-program stunting dianggarkan dalam dana kelurahan.
“Misalnya, pemberian makanan tambahan untuk penderita stunting bisa dimasukkan dalam dana kelurahan,” imbuhnya.
Kemudian, kerja sama dengan lembaga lain seperti kelompok pengajian Muslimat atau majelis taklim bisa dilakukan untuk memotivasi ibu-ibu. Motivasi dilakukan dengan memberikan bimbingan kepada remaja, calon pengantin (catin), ibu hamil, dan pendampingan sejak bayi dilahirkan hingga balita.
“Sejak catin, ibu hamil, sampai balita dilakukan pendampingan oleh Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang salah satu unsurnya dari PKK,” tandasnya.
Hasilnya, angka stunting di kecamatan Prajuritkulon sudah turun dan hanya tinggal 41 orang. Itupun stunting yang diakibatkan penderita memiliki penyakit bawaan atau akibat salah asuh.
“Kalau anaknya sakit, meskipun sudah diberi makanan bergizi, ya tetap stunting kalau tidak disembuhkan dulu. Sedangkan stunting akibat salah asuh, akibat dari kurang telaten dalam memberi makan anaknya. Seharusnya sudah dilatih makan, ternyata tidak dilatih. Akibatnya anak tidak bisa,” jelasnya.
Nor Afifah berharap, kedepannya supaya PKK berperan lebih aktif dalam menyukseskan program-program pemerintah, salah satunya penurunan angka stunting.
“Sebenarnya banyak program-program pemerintah yang melibatkan PKK. Antara lain, imunisasi, PSN, dan sanitasi,” pungkasnya. (ywd)
