GRESIK | duta.co – Sikap keras ditunjukkan pimpinan fraksi serta alat kelengkapan dewan (AKD) dan pimpinan DPRD Gresik dalam rapat konsultasi dengan tim ahli untuk finalisasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 2019 yang berlangsung di ruang rapat paripurna DPRD Gresik, Selasa (21/04) kemarin.
“Kami ingin sajikan realitas yang terjadi di masyarakat. Karena, LKPj Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 2019 yang disoroti capaian kinerja dengan angka-angka saja. Padahal, masyarakat hanya mengetahui realitas di lapangan. Bukan angka,”cetus Ketua Fraksi Gerindra, Hj Nur Saidah SE MM.
Untuk itu, tim ahli tak hanya terfokus dalam angka meskipun dasarnya capaian makro sesuai aturan perundangan. Tapi, capaian kinerja juga harus difokuskan.
“Harus disoroti setiap OPD (organisasi perangkat daerah) yang kinerjanya tidak berhasil. Seperti DPUTR (dinas pekerjaan umum dan tata ruang) karena masih banyak jalan yang rusak. Begitu juga pelayanan PDAM Giri Tirta yang buruk. Termasuk ketidakseriusan pemerintah dalam mengatasi banjir. Itu yang riil terjadi di masyarakat,”tegas dia.
Begitu juga program yang digembar-gemborkan oleh eksekutif tetapi realitasnya di lapangan tak sesuai kenyataan.
“Seperti Bupati yang promosi dengan program 1000 sumur bor. Apa benar atau tidak itu. Begitu juga dengan PDAM Giri Tirta dengan moto peningkatakan layanan pelanggan kota dan desa, .mana buktinya?,”sergah dia.
Dengan menyajikan fakta-fakta lapangan, sambung dia, masyarakat akan mengetahui kinerja DPRD Gresik tetap fokus dalam menjalankan fungsi controlling, budgeting maupun legislasi meskipun di tengah pandemi covid-19.
“Kita tunjukkan bahwa, dewan masih fokus sesuai tupoksi di tengah pandemi covid-19,”tegas dia.
Hal senada dikakatan oleh Wakil Ketua Komisi II DPRD Gresik, M Syahrul Munir yang menilai ada kejanggalan dalam data yang disajikan oleh PDAM Giri Tirta dalam LKPj) Kepala Daerah Akhir Tahun Anggaran 2019.
“Bisnis core PDAM Giri Tirta adalah penjualan air. Tetapi, sesuai data yang disajikan, keuntungan PDAM Giri Tirta sepanjang tahun 2019 justru berasal dari non usaha air dan pendapatan usaha yang lain. Itupun labanya total hanya sebesar Rp 1, 6 miliar,”tandas dia.
Politisi PKB itu, mendesak perlu melakukan perombakan menajemen PDAM Giri Tirta. “Tidak professional, apalagi selama ini tidak ada bentuk pertanggungjawaban kepada para pelanggan atas kerugian yang sudah dialami dengan distribusi air yang mampet,” jelasnya.
Seharusnya, PDAM Giri Tirta memberikan ganti rugi kepada para pelanggan ataupun berinisiatif membuka posko aduan atas permasalahan suplai yang tersendat baik akibat kebocoran pipa ataupun lainnya.
“Karena para pelanggan tetap wajib membayar biaya tiap bulannya,” terang Syahrul
Hal senada dikatakan oleh Ketua Komisi II Markasim Halim Widianto yang ingin mengtetahui secara detail permasalahan pipa induk bocor di Kecamatan Kedamean yang menyebabkan distribusi air ke pelanggan menjadi terganggu. Sehingga, pihaknya mengagendakan untuk memanggil managemen PDAM Giri Tirta dan PT Dewata Bangun Tirta serta PT Drupadi Agung Lestari yang ada kerjasama dengan PDAM Giri Tirta dalam jual beli air baku.
“Kami minta bantuan ke PDAM untuk mengundang kedua perusahaan itu. Makanya, secepatnya kita undang untuk rapat,”pungkas dia. pii
