SURABAYA | duta.co – Partai Demokrat siap mengawal program pemerintahan melalui alat kepanjangan tangan partai yang ada di legislatif. Untuk merealisasikan hal tersebut, Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Timur, Soekarwo memberikan arahan khusus kepada seluruh anggota legislatif terpilih dari Partai Demokrat dalam kegiatan yang dikemas Temu Kader Partai Demokrat se-Jatim, di Surabaya, Minggu, (14/7/2019).
Selain dihadiri langsung Pakde Karwo sapaan akrab Soekarwo, kegiatan ini juga diikuti oleh pengurus Demokrat di DPD Jatim, DPC kabupaten/kota serta, ratusan anggota dewan terpilih baik untuk tingkat kabupaten/kota maupun provinsi Jatim hasil pemilu 2019 lalu.
Di hadapan ratusan anggota DPRD terpilih, mantan Gubernur Jatjm dua periode itu mengingatkan bahwa anggota Dewan dari Partai Demokrat wajib mengamalkan sila dalam Pancasila, khususnya sila kelima (keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, ref) untuk mewujudkan keadilan bagi masyarakat baik kepada golongan ekonomi atas, menengah, maupun kelas bawah.
”Kader Partai Demokrat harus bisa melayani yang besar, memfasilitasi yang sedang, sekaligus melindungi yang kecil. Inilah fungsi sila kelima, Keadilan Sosial. Masyarakat kecil tak boleh ada yang tertindas,” pinta Pakde Karwo mewanti-wanti.
Ia mencontohkan bahwa anggota DPRD harus bisa mendorong program pemerintah agar melindungi kelas bawah. Misalnya, dengan memberikan bantuan modal, bimbingan dan pelatihan, serta menyediakan akses pemasaran.
Dengan mendorong dan membela masyarakat kecil, Pakde Karwo menilai kader Partai Demokrat juga sekaligus menanamkan gagasan ideologi kepartaian di Demokrat, yakni nasionalis dan religius. ”Kader Demokrat harus menjadi pembeda dengan kader partai lain dan mampu memberikan warna,” tegas anggota Majelis Tinggi DPP Partai Demokrat ini.
Menurut Pakde Karwo, banyaknya program pemerintah di kabupaten maupun kota yang ditolak oleh masyarakat itu bukan karena programnya salah tapi mereka belum diberikannya akses ganti rugi yang layak. ”Masyarakat bukan menolak, namun belum ada pendekatan yang bisa menjangkau keinginan masyarakat,” bebernya.
Misalnya, ganti rugi lahan untuk kilang minyak, masyarakat tak cukup hanya diberi ganti rugi untuk pembebasan lahan saja. ”Lebih dari itu, perusahaan kedepan juga harus bisa memperkerjakan masyarakat di sekitar daerah ini. Selain itu, ibu-ibunya juga diberdayakan dengan ikut menyuplai nasi kotak untuk para pegawai. Sehingga, ibu-ibunya turut mendapat pemasukan,” beber pria murah senyum ini.
Karena itu, kader Partai Demokrat kedepan harus bisa menerjemahkan keinginan masyarakat tersebut. ”Jangan takut bersuara meskipun untuk beberapa daerah yang memiliki kursi sedikit. Apabila kita berteriak lantang, maka kita akan didengar,” tegas Pakde Karwo.
Untuk semakin memantabkan kerja para kader di kursi legislatif, Partai Demokrat akan segera menggelar pelatihan kepada anggota Dewan secara marathon. ”Pelatihan ini rencananya akan dilakukan selama 4 hari, mulai 26 Juli mendatang di Surabaya,” kata Sekretaris DPD PD Jatim, Renville Antonio.
Pelatihan ini untuk memberikan wawasan fungsi kedewanan mulai dari legislasi, penganggaran, pengawasan, hingga serap aspirasi masyarakat. ”Pelatihan ini untuk berbagai macam tugas dan fungsi kewenangan DPRD. Mulai dari public policy dan legal drafting, juga termasuk isu faktual yang ada. Misalnya, soal RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) yang seharusnya disinkronkan dengan kabupaten dan kota,” jelas wakil ketua Komisi C DPRD Jatim ini.
Partai Demokrat Jatin berdasarkan hasil pemilu 2019 memiliki ratusan kader di DPRD Kabupaten/Kota dan 14 DPRD Jatim. Khusus untuk DPRD Jatim, jumlah perolehan kursi Partai Demokrat bertambah 1 kursi dari Pemilu sebelumnya namun jumlah kursi DPRD Jatim kedepan justru bertambah menjadi 120 kursi dari semula 100 kursi. (ud)
