PAMEKASAN | duta.co – Upaya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan untuk membangun Kabupaten Pamekasan sebagai kota pintar atau smart city dipastikan tertunda.
Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Pamekasan Ismail mengatakan, semua persiapan sudah dilakukan, mulai rapat kerja dengan Dinas Komunikasi dan Informasi. Bahkan dari awal sudah disepakati jika Kabupaten Pamekasan akan dijadikan ujung tombak dan menjadi pilot project semua Pemkab yang ada di Madura.
Namun dari hasil akhir rapat koordinasi yang dihadiri beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait smart city itu sudah siap, baik dari segi anggaran, ide, master plan serta yang lain-lainnya. “Persoalannya kemarin yang disampaikan ketika paparan ini terkait Pejabat Pembuat Komitmennya (PPK) mengundurkan diri, itu masalah teknis,” ungkap Ismail, Minggu (15/4/2018).
Ditambahkan, pihaknya tidak tahu tentang alasan PPK tersebut kenapa mengundurkan diri. Namun demikian ia sempat mengatakan di hadapan Wakil Bupati Pamekasan dan beberapa kepala dinas, bahwa semua PNS itu disumpah untuk siap bekerja dan ditempatkan di mana saja.
“Tapi kalau setiap PPK yang ditunjuk semua mundur karena dia seorang Aparatur Sipil Negara mau jadi apa daerah ini. Berarti dia kan tidak bertanggung jawab,” ujarnya.
Ismail meminta pihak inspektorat untuk turun tangan dalam mengatasi hal yang seperti ini karena dikuatirkan semua dinas akan melakukan hal yang sama. “Kalau modelnya seperti ini pembangunan di Pamekasan bisa lumpuh,” terangnya.
Sekedar diketahui, anggaran untuk menjadikan Pamekasan sebagai kota pintar dianggarkan dengan total dana sebesar Rp. 10 milyar.
Dengan pentingnya program smart city tersebut, Ketua Komisi I mendesak agar lelang ditriwulan kedua sudah berjalan, sehingga Pamekasan tidak ketinggalan dengan Kabupaten yang lain.
“Dan jika ini gagal, pasti nanti akan kita evaluasi diperjalanan 2019, apakah masih akan diberikan smart city itu atau tidak, kan nanti kita lihat. Ngapain kita memberikan kepada dinas, sementara dinas tidak bisa memanfaatkan dengan baik,” ketus politisi partai Demokrat ini.
Sementara, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Pamekasan, Bahrun enggan berkomentar ketika ditanyai mengenai persoalan tersebut. “No comment,” kata Bahrun ketika dimintai keterangan. (bib)
