JAKARTA | duta.co – Tiga kementerian menggandeng Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dalam pengembangan ekonomi daerah. Salah satunya untuk mencapai penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang dipatok Rp 100 triliun tahun ini.
“Kami ingin tanda tangani nota kesepahaman antara tiga institusi ini dengan NU, terutama soal pemberdayaan ekonomi. Dalam rangka kami jalankan program untuk perkuat kegiatan ekonomi di tingkat masyarakat, terutama yg selama ini program KUR yg capai 100 T,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani di Kantor PBNU, Jakarta, Kamis (23/2).
Menkeu Sri Mulyani mengatakan pemerintah tidak mungkin bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat dalam penyaluran program-program pemerintah seperti KUR. Sehingga, pemerintah membutuhkan peran kelompok terorganisir seperti NU untuk dapat merealisasikan program tersebut.
“Masih ada pangsa pelaku ekonomi yang masih di bawah dari mereka yang terima KUR, yang skalanya lebih kecil, yang untuk capai kesana tidak mungkin dilakukan pemerintah sendiri. Sehingga bersama kelompok terorganisir seperti Nahdlatul Ulama, ini bentuk yg paling mungkin,” katanya
Penandatanganan kesepakatan ini bertujuan mencapai pemberdayaan ekonomi umat, UMKM, serta kelembagaan ekonomi dalam rangka mendorong perekonomian yang berkelanjutan. Tujuan lainnya penandatangan kesepakatan tersebut adalah peningkatan kerja sama perpajakan dalam membangun kesadaran serta kepatuhan masyarakat di bidang perpajakan. hud, net
