JOMBANG | duta.co – Sejumlah kiai dari Komite Khitthah 26 Nahdlatul Ulama (KK-26 NU), Minggu (27/10/2019), menggelar pertemuan di Kediaman KH Salahuddin Wahid (Gus Solah), Tebuireng, Jombang, Jawa Timur. Agendanya, persiapan Halaqah (akbar) yang akan digelar di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi’iyah Sukorejo, Situbondo, Kamis , 21 November mendatang.
“Kita evaluasi menyeluruh demi perbaikan NU ke depan. Diantaranya meneguhkan kembali keputusan khitthah 1926 NU. Karena, terbukti, ketika NU keluar dari khitthah 26, madlaratnya jauh lebih banyak,” demikian disampaikan Gus Solah Ketua KK-26 NU kepada duta.co, usai pertemuan.
Prof Dr H Rochmat Wahab, yang (juga) hadir dalam pertemuan itu, menegaskan, bahwa, NU harus segera melakukan introspeksi diri. Beleid (langkah) mengubah jalan perjuangan NU dari ashabul haq menuju ashabul qoror, adalah kekeliruan besar.
“Merebut kekuasaan, ingin menjadi pemangku kebijakan atau ashabul qoror (penguasa red.), itu bukan garis perjuangan NU. NU harus berpegang teguh pada khitthah 26. Tidak boleh melibatkan diri dalam urusan politik praktis. Hentikan segera langkah ashabul qoror, ini kalau ingin NU tetap berjalan sesuai dengan cita-cita para muassis,” demikian Prof Rochmat, dzurriyah muassis NU dari almaghfurlah KH Wahab Chasbullah ini, kepada duta.co sesaat usai pertemuan.
Ingat Pilgub Jatim
Menurut mantan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) ini, banyak pelajaran penting yang bisa dipetik dari dunia politik praktis. Paradigma politik itu: Menang, kalah. Bukan benar, salah. Karena itu, untuk mencapai kemenangan, tidak peduli, benar atau salah. Ini sangat berbeda dengan NU.
“NU itu menjaga kebenaran, ashabul haq. Jangan diseret menjadi ashabul qoror, lalu ikut berebut kekuasaan. Kita sudah punya pengalaman pahit, bagaimana dampak menyeret NU dalam pusaran Pilgub Jatim, untung mereka kalah. Lalu Pilpres kemarin (2019), mungkin merasa menang, tetapi, faktanya, berujung kekecewaan. Akhirnya, lagi-lagi NU yang menjadi korban,” tegasnya.
Masih menurut Prof Rochmat, pihaknya khawatir, jangan-jangan kebijakan ashabul qoror yang didengungkan PBNU itu, masih terus berjalan. Mengingat tahun depan (2020), ada Pilkada serentak.
“Kalau semangat ashabul qoror itu masih hinggap di benak pengurus-pengurus NU, alamat NU akan babak belur lagi. Organisasi ini akan menjadi alat politik seseorang. Tolong, hentikan!” tegasnya dengan nada serius. (mky)
