KEDIRI|duta.co – Komitmen atas dukungan diberikan Partai NasDem, mengusung pasangan Hanindhito Himawan Pramana dan Dewi Mariya Ulfa sebagai pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kediri semakin dipertegas. Ketegasan ini disampaikan Drs. Lutfi Mahmudiono, Ketua DPD Partai NasDem Kabupaten Kediri, dengan mengajak seluruh media untuk mengawal dalam program 100 hari kerja pasca dilantik 17 Pebruari nanti.
Secara khusus, Kakak Lutfi demikian sapaan akrabnya, mengundang perwakilan media televisi, radio, cetak dan online di Kantor DPD Partai NasDem. Menurutnya keberadaan media merupakan salah satu pilar demokrasi dan mampu memberikan informasi secara tepat dan cepat kepada masyarakat. “Agar terwujud transparansi pada kepemimpinan Mas Dhito dan Mbak Dewi akan dilantik 17 Pebruari nanti di Gedung Grahadi,” ucapnya.
Sesuai pernyataan Mas Dhito, bahwa sejumlah program kerja telah disusun mengacu visi misinya terpaksa dilakukan refocusing kepada penangganan Covid-19. “Kami sepakat atas keputusan diambil Mas Dhito, untuk itu kami berharap selama 100 hari kerjanya dikawal seluruh media. Untuk mewujudkan Kabupaten Kediri menjadi zona hijau,” tegas Kakak Lutfi.
Kabar baik juga disampaikan bahwa Kabupaten Kediri kini mendapatkan penambahan wilayah mencapai 200 km2, dari sebelumnya hanya berluas 1.300 km2 kini menjadi 1.500 km2. “Kami mendapatkan informasi ini saat hadiri undangan rapat bersama Bappeda terkait pembahasan penyusunan program kerja. Tentunya ini akan berdampak pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan peningkatan APBD,” jelasnya. Meski demikian, Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Kediri ini, mengaku belum mendapatkan informasi secara detail.
Pada kesempatan tersebut atas nama Fraksi Partai NasDem menegaskan akan membuka informasi seluasnya dan selengkap mungkin untuk dijadikan konsumsi publik. “Monggo jika ingin mengetahui isi APBD, penyerapannya untuk apa saja dan turut bersama – sama mengawasi kinerja pemerintahan. Termasuk di bawah kepemimpinan agar mampu menekan besaran Silpa,” jelasnya.
Bahwa selama pemerintahan pasangan Haryanti Sutrisno dan Masykuri, pernah mencapai Rp. 600 milyar Silpa di Kabupaten Kediri. “Artinya penyerapan kurang maksimal, ketika bupati punya visi misi yang harus dilaksanakan atau top down. Namun, di sisi lain harus mendengarkan masyarakat menjadi bottom up, akhirnya muncul kesinkronan dan dipastikan Silpa akan menurun. Bila bisa terserap maksimal, maka ekonomi masyarakat bisa lebih baik,” jelasnya. Begitu juga terkait program selama ini dilakukan pemerintah kabupaten, menurut Kakak Lutfi, jauh dari arti kreatif dan inovatif. (nng)
