“Pendek kata, ketika pemerintahan negara terancam krisis konstitusi, NU selalau hadir sebagai solusi. Itu NU tempo doeloe bro! NU sekarang, nanti doeloe.”
Oleh: Choirul Anam
NU (NAHDLATUL ULAMA) adalah ormas keagamaan Islam yang, dalam sejarahnya, dikenal mampu merepresentasikan kepentingan masyarakat madani. Solid dan tak mudah kompromi dengan kezaliman imperialisme dalam bentuk apapun.
Resolusi jihad NU zaman penjajahan telah membuktikan semua prinsip itu. Di era Orde Lama, NU pula yang pertama meminta PKI dibubarkan. Karena, menurut NU, komunisme adalah musuh terbesar Pancasila.
Lalu, ketika G30S/PKI meledak, NU juga diminta membantu ABRI untuk bersih-bersih. Ketika pemerintah memberlakukan asas tunggal Pancasila, NU memberikan resep mengenai relasi agama (khususnya Islam) dengan negara.
Pendek kata, ketika pemerintahan negara terancam krisis konstitusi, NU selalau hadir sebagai solusi. Itu NU tempo doeloe bro! NU sekarang, nanti doeloe.
Soliditas NU dalam ikut menjaga Pancasila dan NKRI, terus berlanjut sampai pada Rais Aam KH MA Sahal Mahfudz. Ketika beliau mendengar, melihat dan merasakan sendiri berbagai ketimpangan sistem pengelolaan negara pasca amandemen UUD 1945, segeralah mengambil keputusan: menggelar Munas (Musyawarah Nasonal) Alim Ulama dan Konbes (Konferensi Besar) NU.
Forum tertinggi setelah muktamar itu ditempatkan di Cirebon, Jawa Barat, pada 15-17 September 2012. Para ulama PBNU dan Pengurus Wilayah serta pengasuh pesantren se-Indonesia, plus sejumlah ahli/pakar berbagai bidang, diminta membahas persoalan aktual kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, terkait implikasi amandemen yang diduga “ditunggangi” oligarki kapitalis dan taipan komunis.
Hasilnya? Munas Alim-Ulama dan Konbes NU merekomendasikan dan mendesak pemerintah serta semua pemangku kepentingan terhadap pengelolaan negara secara benar, baik dan adil, untuk segera kembali ke khitthah Indonesia 1945. Kembali kepada UUD 1945 yang asli.
Mengapa? Sebab, Munas berkesimpulan: amandemen UUD 1945 oleh MPR (1999-2004) itu, selain cacat kewenangan, cacat yuridis dan manpulatif, juga telah mengubah sistem Poleksosbudhankam, yang secara jelas dan terang, menyimpang dari cita-cita dan tujuan proklamasi kemerdekaan. Amandemen, ternyata, bukan untuk kepentingan meningkatkan taraf hidup rakyat dan bangsa Indonesia, melainkan, justru menyuburkan oligarki kapitalis dan taipan komunis.
Sikap dan pendirian NU semacam itu, tentu membuat penganut liberalisme, sekularisme dan kapitalisme, atau lebih spesifik oligark ekonomi maupun politik, merasa tidak nyenyak tidur. Ibarat “perang”, NU dianggap sebagai calon “musuh” yang harus dilemahkan agar tidak mengganggu operasi penguasaan medan.
Maka, boleh jadi, kemudian diterapkanlah teori penguasaan “medan” ala Jenderal Sun Tzu—ahli strategi militer Tiongkok—yang terkenal dengan warisannya The Art of War. Mulailah strategi persuasi Sun Tzu dimainkan untuk merayu “lawan”. Syukur-syukur bisa diperalat untuk melancarkan misinya.
Sejak itu, NU sepertinya tidak merasa jika dirinya (baca: oknum-oknum elitenya) telah berada dalam jangkauan radar oligarki. Indikatornya jelas. Mulai banyak poltisi terutama dari PKB (Parta Kebangkitan Bangsa), masuk ke jantung NU. Begitu pula kaum liberal seolah mendapati pintu terbuka. Apalagi kala itu (tidak lama setelah Munas), Rais Aam KH MA Sahal Mahfudz yang dikenal kukuh menjaga khitthah, berpulang ke Rahmatullah (2013).
Praktis pusat kepemimpinan NU berada dalam kendali Ketua Umum KH Said Aqil Siraj (selanjut disebut Kiai SAS). Tanpa filter! Siapa saja asal mau sowan, pasti dikasih Kartanu (karta tanda anggota NU).
Contoh misalnya, mantan Ketua DPR yang tersandung kasus korupsi E-KTP, pernah memperlihatkan Kartanunya. Bisa jadi, ada Kartanu yang juga dikasihkan NU Cabang Kristen, yang sempat geger di media sosial. Karena kabar nyeleneh itu begitu santer. Di jajaran syuriyah juga banyak kiai diehard Ahok. Di pemuda Ansor ada Banser model Abu Janda. Pokoknya, sepeninggal al-maghfurlahu KH MA Sahal Mahfudz, wajah NU mulai warna warni seperti pelangi.
Apa kepentingan politisi masuk jam’iyah ijtima’iyah, jika bukan untuk memperdaya dan mengkapitalisasi NU guna mengangkat karier dan membesarkan parpolnya. Seperti telah disinggung Ketua MPR Bamsoet (Bambang Soesatyo), banyak parpol sudah dalam genggaman taipan.
Hampir semua parpol sudah terbeli oligarki. Kelompok kecil beraset besar ini, bisa dengan mudah mengatur kebijakan penguasa, menjinakkan parpol dan ormas dengan uangnya.
Sehingga, bukan tidak mungkin, para politisi yang masuk inne cirkle NU sekaligus menjadi alat oligarki untuk “membina” elite-elitenya. Lha, kaum liberalis, diabolis dan sekularis kepentingannya apa bro? Sami mawon! Mereka juga membawa titipan sama. Mereka berupaya keras mengelaborasi dalil-dalil secara tekstual-kontekstual, yang tujuan utamanya, untuk memisahkan agama dengan urusan dunia.
Bagi mereka, agama atau keimanan/kepercayaan itu, adalah sektor privat. Tidak boleh dibawa-bawa ke ruang publik. Loh Indonesia ini negera berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa bro!
Kuno, kagak perlu dipikirin! Mereka terus saja bergerilya sampai ke lorong-lorong sempit kiai. Bahkan ada kiai yang spesial diminta mem-bai’at calon penguasa. Mereka tiada henti meyakinkan oknum-oknum elite dengan menyodorkan konsep penataan NU lebh maju lebih modern. Dan sukses besar. Salah satunya, adalah konsep pelaksanaan Muktamar NU ke-33 yang ditempatkan di Alun-Alun Pemkab Jombang, Jawa Timur (1-5 Agustus 2015). Baru kali ini muktamar organisasi kiai digelar di lapangan bola.
Sejak berdiri (1926) zaman penjajahan, muktamar NU ke-1, 2 dan 3 di Hotel Muslimin, Peneleh, Surabaya. Penutupan dan pembacaan hasil muktamar, digelar di Masjid Ampel dengan rapat umum yang dihadiri ribuan nahdlyin. Setelah itu, muktamar berpindah-pindah ke daerah lain, tetapi pilihan tempat selalu konsisten: jika tidak di Asrama Haji (dulu: PHI) ya di pondok pesantren.
Baru di Jombang inilah, muktamar dihelat di Alun-Alun. Padahal Jombang, pusatnya induk pesantren, dan tempat domisili bapak pendiri NU. Kenapa tidak di pesantren bro? Ini cita milleneal, biar terlihat maju dan keren!
Dibalut kain setebal apapun, masih terlihat adanya kooptasi dan rekayasa politisi perihal pilihan tempat. Karena sebelumnya, pleno PBNU telah menetapkan di Kota Medan—sesuai putusan muktamar ke-32 (Makasar), bahwa berikutnya pelaksanaan muktamar ke-33 ditetapkan di Sumatera. Bisa bergeser ke Alun-Alun Jombang lantaran, salah satu ketua PBNU merangkap Wagub Jatim. Telah diprediksi bahkan diterawang lewat istikharah Ketua NU ahli munajat, dia pasti jadi gubernur. Selain itu, ada kemudahan karena Pemprov Jatim akan memberi bantuan Rp 4,9 miliar untuk muktamar. Tapi sayang, Gubernur Soekarwo membantah: “bukan bantuan, tapi jatah Jasmas anggota dewan PKB yang di ijon”.
Selain pilihan tempat yang aneh dan ijon Jasmas dikira bantuan, arus besar gagasan memperkuat posisi dan peran lembaga syuriyah sepeninggal Mbah Yai Sahal, juga penuh rekayasa dan tipuan. Ide penguatan peran syuriyah memang disepakati secara bulat dengan menggunakan sistem suksesi zaman Nabi—utamanya di era Khulafa ar-Rasyidin—yang disebut AHWA (Ahlul Halli Wal Aqdi). Semacam permusyawaratan tim formatur terdiri sejumlah kiai senior. Ahwa inilah yang nantinya dalam muktamar bertugas membentuk PBNU baru, terutama memilih Rais Aam—pimpinan tertinggi NU.
Sebenarnya, jika memang jujur mau membangun NU agar lebih baik dan maju, elite PBNU tidak perlu berdebat soal konsep Ahwa. Sebab, sistem Ahwa sudah pernah diterapkan pada Muktamar NU ke-27 di Situbondo (Desember 1984). Berlangsung sangat demokratis dan sejuk, tdak menimbulkan kegaduhan sedikitpun. PBNU mestinya tinggal ambil Ahwa yang telah dikaji ulama besar seperti KH.R As’ad Syamsul Arifin, KH. Masjkur, KH. Ali Ma’shum dan telah pula dijelaskan secara rinci dan tuntas (berdasar kitab-kitab klasik) oleh KH. Achmad Siddiq (Tatib Muktamar NU ke-27: Pasal VI tentang Tata Cara Pemilhan dan Pembentukan PBNU).
Tapi karena sudah ada tanda-tanda kooptasi oligarki melalui politisi, maka Ahwa inilah yang, kemudian menjadi picu kekacauan dan penyimpangan nilai-nilai dasar NU, dalam muktamar Jombang. PBNU tetap kukuh memaksakan konsep Ahwa bikinannya, sedangkan mayoritas PW/PC NU (Pengurus Wilayah–tingkat provinsi/Pengurus Cabang– tingkat Kab/kota) menolaknya. Sejumlah besar PW/PC NU itu menilai Ahwa bikinan PBNU penuh rekayasa, manipulasi dan berpotensi menimbulkan konflik NU lintas wilayah (bersambung).
*Choirul Anam, adalah Pendiri dan Penasehat PPKN (Pergerakan Penganut Khtthah Nahdliyah), dan Pembina GERAK (Gerakan Rakyat Anti Komunis) Jawa Tmur.
