“Indonesia sudah didorong masuk pasar bebas, pembangunan IKN pun diserahkan ke China. Kita sudah tidak peduli lagi tentang apa itu jati diri bangsa. Bukankah ini lebih memprihatinkan ketimbang sekedar dikatakan sebagai plonga-plongo.”
Oleh Prihandoyo Kuswanto
TIDAK ada dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, Pidato Presiden isinya curhat. Tentu, tidak tepat dalam acara pidato kenegaraan. Begini cuplikan pidato Presiden Jokowi:
“…..Posisi presiden itu, tidak senyaman yang dipersepsikan. Ada tanggung jawab besar yang harus diemban. Banyak permasalahan rakyat yang harus diselesaikan dan dengan adanya media sosial seperti sekarang ini, apa pun, apa pun bisa sampai ke presiden.”
Cukup? Belum. “Mulai dari masalah rakyat di pinggiran sampai kemarahan, ejekan, bahkan makian dan fitnahan bisa dengan mudah disampaikan. Saya tahu ada yang mengatakan saya ini bodoh, plonga-plongo, tidak tahu apa-apa, Fir’aun, tolol. Ya, ndak apa, sebagai pribadi saya menerima saja.”
“Tapi yang membuat saya sedih budaya santun budi pekerti luhur bangsa ini, kok, kelihatannya mulai hilang? Kebebasan dan demokrasi digunakan untuk melampiaskan kedengkian dan fitnah. Polusi di wilayah budaya ini sangat melukai keluhuran budi pekerti bangsa Indonesia.”
Kesedihan presiden ini, hal yang biasa. Sejak UUD 1945 diamandemen, kemudian kita menjalankan “free fight liberalism“, ini merupakan salah satu karakteristik sistem liberalism, kapitalism yang sedang dijalankan di negeri ini dengan mengganti Pancasila.
Nah, dengan liberalism, kapitalisme dengan sistem presidensil dimana kekuasaan diperebutkan lewat Pilpres, Pileg, Pemilu dengan banyak-banyakan suara, kalah menang, pertarungan kuat-kuatan,curang-curangan, caci-maki, pecah-bela, maka, hilanglah kebanggaan kita sebagai negara demokrasi.
Mengapa? Karena polusi budaya akan terus menggunung. Dan ini diniatkan untuk merusak nilai nilai berbangsa dan bernegara. Karena itu, presiden mestinya tidak perlu sedih dengan kondisi ini. Tidak perlu meratapi hilangnya budaya bangsa.
Bukannya Presiden Jokowi juga menikmati sistem negara hasil amandemen yang mengganti Pancasila dengan individualisme, liberalisme, kapitalisme? Buktinya semua pembangunan negeri ini diserahkan ke investor China.
Dengan kata lain Indonesia dimasukan dalam pasar yang sangat bebas, sehingga pembangunan IKN pun diserahkan ke China. Kita sudah tidak peduli lagi tentang apa itu jati diri bangsa. Bukankah ini lebih memprihatinkan ketimbang sekedar dikatakan sebagai plonga-plongo. Waallahu’alam. (*)
Prihandoyo Kuswanto adalah Ketua Pusat Study Kajian Rumah Pancasila .
