KEDIRI|duta.co – Bahwa Polri bekerja secara profesional, tidak tebang pilih serta menjunjung tinggi penegakan hukum tanpa ada muatan apapun, demikian pernyataan disampaikan AKBP Miko Indrayana, Kapolres Kediri Kota saat pers rilir di Aula Rupatama Polres Kediri Kota, Kamis (30/1). Bahwa tim penyidik telah meminta keterangan para saksi termasuk saksi ahli dan telah cukup alat bukti untuk menetapkan Kepala Desa Tarokan, Supadi sebagai tersangka atas kasus tindak pidana perseorangan menggunakan gelar akademik.
Dalam keterangan di sejumlah media online, bahwa Supadi mengaku menjadi korban politik bahkan ada upaya diganjal maju sebagai calon bupati. Selain itu, Supadi mempertanyakan surat penetapan dirinya sebagai tersangka seiring pergantian Kasat Reskrim dari AKP Hanif Fatih Wicaksono kepada pejabat baru AKP I Gusti Agung Ananta. Dengan tegas AKBP Miko menyatakan bahwa tim penyidik tidak gegabah dan serta merta karena semua itu butuh proses dari penyelidikan hingga penyidikan.
“Kami tahu bersama Pak Supadi ini orang pandai, terpandang dan pintar, namun atas dasar laporan masyarakat. Kemudian kami selidiki ditingkatkan kepada penyidikan. Dengan meminta keterangan para saksi – saksi, kemudian meminta keterangan para saksi ahli yang membenarkan pencantuman gelar SE identik seperti sebenarnya kemudian mengumpulkan alat bukti. Untuk itu, kami tetapkan beliau sebagai tersangka,” jelas Kapolres Kediri Kota dihadapan sejumlah wartawan.
Bahwa Polri, jelas AKBP Miko, tidak punya kepentingan apapun kecuali melakukan penegakkan hukum dan sebenarnya telah banyak laporan masyarakat terkait masalah ini. “Saya berusaha amanah dan mohon dibantu doa untuk mengungkap kasus ini,” jelasnya. Dengan tidak hadirnya Supadi pada panggilan pertama Selasa kemarin, maka diharapkan Kades Tarokan hadir pada panggilan kedua pada 4 Pebruari. “Tim kami telah berkoordinasi dengan kuasa hukumnya,” tegas AKBP Miko. (nng)
