JAKARTA | duta.co – Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Dr H M Hidayat Nur Wahid, MA, mengaku heran dengan ‘semangat’ Kepolisian Republik Indonesia (Polri) memetakan masjid dengan alasan radikalisme. Begitu juga tuduhan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) terkait ratusan pondok pesantren yang konon terafiliasi jaringan terorisme.
Sementara, gencarnya aksi teror yang dilakukan kelompok OPM di Papua, kian membahayakan. Semangat Polri dan BNPT ini, justru malah meresahkan masyarakat dan potensial memecah belah Komunitas Masjid dan Pesantren dengan TNI dan Polri. “Ini akan menumbuhkan saling curiga dan tidak percaya yang membahayakan persatuan dan kesatuan bagi pejuang serta pendukung terbesar NKRI yaitu umat Islam dan TNI dan Polri,” jelasnya dalam siaran pers di Jakarta, Jumat (28/1/22) sebagaimana diterima duta.co.
Menurut HNW, panggilan akrabnya, mestinya semua energi untuk pemberantasan terorisme dan radikalisme, itu mereka tujukan untuk memetakan dan mengatasi bahaya yang nyata di depan mata, seperti bahaya gerakan teror radikal separatis bersenjata OPM di Papua. Baru saja tiga prajurit guru dalam kontak senjata antara Organisasi Papua Merdeka (OPM) dengan TNI di Distrik Gome, Kabupaten Puncak, Papua, Kamis (27/1). Data termutakhir, tiga prajurit meninggal dunia.
“Rencana pemetaan masjid dikaitkan dengan isu radikalisme, dan tuduhan terhadap ratusan pondok pesantren terkait terorisme, hanya akan menampakkan wajah islamophobia. Dan ini menimbulkan dugaan adanya framing negative, tidak adil terhadap umat Islam,” jelasnya.
Padahal, lanjut HNW, umat Islam memiliki jasa yang luar biasa terhadap negara ini. Dan umat Islam adalah komunitas yang sangat terasosiasi dengan Masjid dan Pesantren. “Jadi, sangat wajar. Saya pun mendukung sikap Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI), PBNU, Muhammadiyah dan DMI (Dewan Masjid Indonesia) dan Pondok Gontor, yang secara tegas dan argumentatif mengkritisi dan menolak islamophobia dan framing yang muncul akibat opini tuduhan tanpa bukti tersebut,” ujarnya.
Masih menurut HNW, dalam kondisi seperti sekarang ini, dengan makin gencarnya serangan teror Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat atau TNPPB-OPM, dan makin banyaknya korban dari kalangan prajurit TNI dan Polri, ini mengingatkan semua pihak untuk menguatkan simbol-simbol kesatuan Bangsa dan Negara, ini harus lebih maksimal untuk perjuangkan keselamatan NKRI.
“Apalagi mengingat betapa besarnya peran Pesantren dan Masjid untuk Indonesia dalam perjuangannya melawan penjajah asing, maupun dalam menyelamatkan NKRI dari kudeta PKI. Karenanya seharusnya semua potensi yang dimiliki mestinya secara maksimal disatupadukan untuk hadapi ancaman-ancaman yang nyata-nyata membahayakan kedaulatan dan keutuhan NKRI seperti teror radikal separatisme OPM di Papua,” urainya.
Pernyataan Menkopolhukam
Belum lagi kalau menyimak pernyataan Menkopolhukam Prof Mahfud MD, bahwa, bahwa separatisme lebih berbahaya daripada radikalisme, KKB di Papua adalah organisasi teroris. Dan itu terbukti dengan makin beraninya mereka menantang perang terhadap TNI. Sudah banyak jatuh korban, baik dari aparat keamanan (TNI maupun Polri), juga Nakes dan sarana-sarana publik seperti Puskesmas, Sekolah, Pasar dan lain-lain akibat teror kelompok radikalis separatis itu.
“Kemarin TPNPB-OPM melakukan serangan bersenjata lagi, mengakibatkan gugurnya 3 prajurit TNI, dan 1 kritis. Sebelumnya bahkan salah satu prajurit TNI putra asli Papua (Serda Miskel Rumbiak) juga gugur oleh serangan TPNPB-OPM. Ini harusnya benar-benar jadi fokus perhatian Negara dan siapapun yang jujur dan serius dengan semboyan NKRI harga mati,” tambahnya.
HNW juga memberikan catatan serius. “Jangan sampai kita kembali kehilangan putra-putra terbaik bangsa yang bertugas di Papua, apalagi sampai keutuhan dan kedaulatan NKRI terkoyak oleh teror separatis radikalis OPM, sehingga semboyan NKRI harga mati, tinggal slogan kosong belaka. Mengapa? Ya karena alih-alih satukan potensi bangsa, malah potensi yang ada terkoyak dengan mempergencar isu tuduhan terkait radikalisme dan terorisme terhadap komunitas Pesantren dan Masjid, komunitas yang justru sangat berjasa bagi kemerdekaan dan keselamatan NKRI,” tukasnya.
Lebih lanjut, HNW mengatakan, semakin banyak suara dari DPR yang berharap pemberantasan terorisme fokus ke kelompok separatis. Misalnya, yang tersampaikan oleh Anggota Komisi III saat Rapat Kerja dengan BNPT mempermasalahkan mengapa tidak memasukan separatisme di Papua dalam program kegiatan penanggulangan terorisme. Apa menurut BNPT mereka bukan teroris? Padahal Prof Mahfud MD, Menkopolhukam, sebelumnya sudah menyatakan secara terbuka bahwa separatisme lebih berbahaya dari radikalisme, dan KKB OPM di Papua adalah organisasi teroris.
Sebagai informasi, wacana pemetaan terhadap masjid untuk mencegah penyebaran paham terorisme sebelumnya tersampaikan oleh Direktur Keamanan Negara Badan Intelijen Keamanan Mabes Polri Brigjen Umar Effendi. Sedangkan, terkait adanya 198 pesantren terafiliasi jaringan teroris dating dari Kepala BNPT Boy Rafli Amar.
Sangat Wajar
Tuduhan BNPT dan Mabes Polri itu, mendapat kritikan dan penolakan dari sejumlah pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI), seperti Sekjen MUI KH Amirsyah Tambuhan, Ketua MUI KH Cholil Nafis, dan Ketua PBNU KH Fahrur Razi, Ketua PP Muhammadiyah KH Muhyiddin Junaidi, Sekjend Dewan Masjid Indonesia Dr Imam Daruqutni, dan Jubir Pondok Gontor. Mereka meminta agar dalam pencegahan dan pemberantasan radikalisme dan terorisme tidak dengan framing tanpa bukti terkait terorisme dan radikalisme terhadap Pesantren dan Masjid, komunitas yang sangat terkait dengan Umat Islam di Indonesia yang berjasa besar bagi Indonesia.
“Harapan dan kritikan dari pimpinan berbagai Ormas Islam itu sangat wajar. Dan mestinya ini justru mereka perhatikan untuk merawat potensi besar Umat Islam itu agar terjaga dan bisa kita ajak membersamai perjuangan Negara menjaga eksistensi NKRI. Entitas Umat Islam seperti Masjid dan Pesantren tentu sepakat melanjutkan peran menjaga NKRI dan menolak segala bentuk radikalisme dan terorisme. Mereka ini tidak seharusnya menjadi korban,” sarannya.
Saran lain, agar ada pendekatan yang manusiawi, proporsional, terukur serta berkeadilan, dandengan memberlakukan asas prioritas, mendahulukan mengatasi masalah yang nyata seperti tantangan kelompok separatis OPM. Jangan ada lagi korban teror dari separatis OPM, kita berharap Papua makmur dan sejahteralah dalam bingkai kejayaan NKRI ,” pungkasnya. (mky)
