JAKARTA | duta.co – Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) untuk kesekian kalinya membantah tuduhan anti-Pancasila. Hal ini karena sudah sering HTI akan dibubarkan tapi hingga sekarang Pemerintah masih sebatas berwacana saja.
“Kita juga tidak tahu apa duduk masalahnya, karena HTI ini kan bukan organisasi baru. Sudah bergerak lama dan sudah menjalankan kegiatan dengan baik. Dengan damai,” kata jubir HTI Pusat, Ismail Yusanto, ketika dimintai konfirmasi, Selasa (2/5/2017).
Kajian yang dilakukan Kemenkopolhukam itu terkait dengan konsep khilafah yang diusung HTI. Hasil kajian ini akan digunakan sebagai dasar sikap pemerintah. Ismail mengatakan dasar kegiatan HTI merupakan dakwah Islam. Dia juga menggarisbawahi bahwa HTI merupakan organisasi legal.
“Satu hal yang saya kira penting diingat adalah HTI ini kelompok dakwah. Yang kegiatan utamanya tentu saja dakwah. Yang disampaikan HTI itu ajaran Islam. Semua. Ada syariah, khilafah, semuanya ajaran Islam. Secara administrasi, kami juga sah, kami memiliki badan hukum,” kata Ismail.
Konsep khilafah yang diusung HTI sering dikaitkan dengan sikap anti-Pancasila. Ismail menepis anggapan ini.
“Itu tuduhan politik. Kami ini melakukan dakwah Islam dan dakwah Islam itu kan tidak bertentangan dengan Pancasila,” tutur Ismail.
Ismail lantas meminta pemerintah mempertanyakan hal-hal lain yang terindikasi tidak sesuai dengan Pancasila. “Kalau tuduhan substansial, banyak hal yang pantas dipertanyakan. Misalkan, peradilan yang tidak adil itu apakah sesuai dengan Pancasila? Menista Alquran apakah sesuai dengan Pancasila? Melindungi penista Alquran apakah sesuai dengan Pancasila?” ujar Ismail, menyindir pengadilan kasus Ahok.
Ini bukan bantahan pertama. Sebelumnya Juru bicara Hizbut Tahrir Indonesia Jawa Timur, Harun Musa, juga sudah pernah membantah tudingan Gerakan Pemuda Ansor bahwa konsep khilafah islamiyah yang diusung bertujuan mengganti ideologi Pancasila. Harun mengklaim konsep tersebut justru memperkuat persatuan dan kebangsaan. “Kami cinta Negara Kesatuan Republik Indonesia,” kata Harun, Minggu 1 Mei 2016.
Harun berujar, syariat Islam membuat rinci bagaimana pelaksanaan persatuan, menumbuhkan rasa kebangsaan, soal agama. Bila konsep itu dilaksanakan, ucap dia, tidak ada lagi korupsi, narkoba, dan pengisapan kekayaan alam yang dijual kepada bangsa lain. “Yang jelas, jangan sampai bangsa ini terpecah,” tuturnya.
Konsep yang dianut Hizbut Tahrir, kata Harun, menolak negara melepas daerah yang telah menjadi wilayahnya. Harun mencontohkan, ketika Indonesia kehilangan Timor Timur, Hizbut Tahrir saat itu menolak keras dengan demo di Istana Negara.
“Kami juga menolak badan usaha milik negara dijual kepada asing. Jadi sebetulnya yang bukan Pancasilais itu kami atau mereka yang setuju menjual BUMN kepada asing?” ucap Harun kala itu. (hud)
