KEDIRI|duta.co – Di hadapan para pengasuh pondok pesanten, para kiai dan santri saat menghadiri acara Forum Musyawaroh Pondok Pesantren (FMPP) se–Jawa Madura ke–36 di Pondok Pesantren Lirboyo, Drs H Abdul Halim Iskandar, MPd, Menteri Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi (PDDT), Rabu (12/02), menjanjikan penyerapan Anggaran Dana Desa (ADD), sehingga warga kampung bukan hanya sejahtera, namun harus bahagia.
Acara Bahtsul Masail digelar di Ponpes Lirboyo ini, merupakan rangkaian memperingati usianya ke–110, FMPP menggelar acara tingkat propinsi dan selanjutnya akan disampaikan dalam tingkat nasional. Kehadiran Abdul Halim Iskandar sebagai Menteri PDTT merupakan kali pertama dan diharapkan janji yang disampaikan dalam forum ini bukan isapan jempol.
“Indeks Kebahagian Desa, jadi selama ini orang kan bicara kesejahteraan, saya kepingin memulai mengubah paradigma pandangannya. Bukan hanya kesejahteraan, tapi juga kebahagiaan. Dasar pikirnya sederhana, tidak semua orang sejahtera itu bahagia, tapi ada juga kita temukan orang yang hidupnya pas-pasan ternyata bahagia. Santri-santri ini, meski hidupnya pas-pasan tapi bahagia, semua tidak ada yang tidak bahagia. Ini satu contoh,” terang kakak kandung Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar.
Halim juga bicara soal radikalisme. Indikator yang akan dilakukan adalah menjadikan desa memiliki daya tahan atas kasus radikalisme, intoleransi dan bebas dari narkoba. Anggaran Dana Desa yang cair di periode pertama telah 40% dari total anggaran digunakan untuk padat karya, sehingga melibatkan seluruh kelompok miskin dan tidak boleh dipihakkan ketiga. “Yang kedua, kita akan optimalkan transformasi ekonomi agar pengelolaan segala produksi di desa itu bisa dikelola dari hulu ke hilir, dua hal ini betul-betul kita genjot,” terangnya.
Dua program disampaikan Menteri PDTT ini memang cukup menjanjikan dan diharapkan benar–benar diterapkan terutama di Kabupaten Kediri. Namun yang menjadi pertanyaan, sepulang dari Kediri, apakah program itu terwujud? Apa pula yang akan terjadi pada politikus PKB ini?
Sebab, janji adalah ‘hutang’, yang mesti dipertanggungjawabkan. Belum lagi, lazimnya, sejarah mencatat, sudah banyak tokoh yang takut menginjakkan kaki di kota tua, Kediri ini? Karena diyakini, jika tidak konsisten akan selalu muncul masalah di kemudian hari. Waallahu’alam bish-shawab. (nng)
