JAKARTA | duta.co – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, lapangan usaha sektor pertanian dan kehutanan mengalami perlambatan di triwulan III-2017. Sektor ini hanya tumbuh 2,92 atau lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu mencapai 3,03 persen.
Anjlok paling parah terjadi di sektor pertanian yang melambat menjadi 2,12 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya mencapai 2,79 persen. “Ini lebih karena cuaca. Jadi cuaca 2017 lebih kepada normal. Sementara 2016 cuacanya kemarau basah jadi produksinya bagus sekali,” ujar Kepala BPS Suhariyanto di kantornya, Jakarta, Senin (6/11).
Sedangkan di sektor kehutanan dan penebangan meningkat cukup tinggi dari minus 1,68 persen di triwulan III-2016 menjadi 3,25 persen di triwulan III-2017. Sementara, sektor perikanan juga tumbuh signifikan dari 5,64 persen menjadi 6,75 persen.
“Ini karena meningkatnya produksi rumput laut, peternakan juga naik 2,12 persen, karena pasokan bagus. Dengan subsektor kehutanan dan penebangan kayu karena adanya peningkatan permintaan 3,25 persen. Perkebunan juga tumbuh 2,9 persen ,” jelasnya.
Dari industri pengolahan juga mengalami peningkatan dari 4,52 persen di triwulan III-2016 menjadi 4,84 persen di triwulan III-2017. Untuk perdagangan juga mengalami pertumbuhan positif dengan 5,5 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 3,59 persen. “Jadi sumber industri pengolahan adalah sumber pertumbuhan tertinggi yakni sebesar 1,02 persen,” tegasnya.
Jokowi Bagi Perhutanan Sosial
Berkaitan dengan lapangan usaha baru, Presiden Joko Widodo membagikan Surat Keputusan Pemanfaatan Hutan Perhutanan Sosial serta Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan seluas 2.890,65 hektare kepada masyarakat di Madiun, Tulungagung, dan Tuban.
“Sekarang ini sudah 35 tahun, tenang (jangka waktu izin). Tugas Saudara-Saudara sekarang adalah bekerja keras. Agar lahan-lahan yang sudah diberikan itu bermanfaat menyejahterakan bagi kita semuanya,” ujar Presiden Jokowi dalam sambutannya di Dungus Forest Park, Kecamatan Dungus, Kabupaten Madiun pada Senin (6/11).
Menurut Presiden, pemerintah akan mengawasi secara berkala, 6 bulan-1 tahun, pemanfaatan lahan hutan sosial tersebut. Presiden didampingi Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya membagikan ribuan SK yang tercakup ke dalam 5 gabungan kelompok tani.
Yaitu kepada LMDH Sumber Lestari Tulung Agung seluas 663 hektare bagi 928 KK. Kepada LMPSDH Wonoreso, Madiun, seluas 520 hektare untuk 58KK. Kepada LMPSDH Ngudiwaluyo, Dungus, 1.300 hektare untuk 354 KK. Selain itu, Presiden memberikan kepada LMDH Rizki Abadi, Madiun seluas 297 hektare untuk 185KK dan LMDH Ngimbang Makmur, Tuban 77,25 hektare untuk 147kk.
“Silakan mau ditanami coklat silakan. Ada yang disampaikan Pak Gubernur tanam iles-iles. Kalau cocok silakan, itu bagus untuk ekspor tapi harus dirawat,” ujar Presiden.
Presiden juga mengingatkan jika masyarakat ada yang mau mengagunkan SK ke bank untuk modal usaha pertanian agar dihitung dengan akurat sehingga dapat mengembalikan angsuran.
Kepala Negara menambahkan luas lahan akan ditambah jika pemanfaatan hutan sosial menghasilkan komoditas yang baik dan meningkatkan ekonomi masyarakat.
“Nanti saat kita cek tanah yang sudah diberikan ini produktif dan ditanami, menghasilkan, semakin itu produktif, semakin itu menghasilkan, Bapak/Ibu akan kita siapkan lagi untuk diberikan tambahan lagi. Tapi tadi di depan janjian kalau tidak produktif, ditelantarkan, maka akan dicabut,” kata presiden. hud, net, ntr
