KEDIRI| duta.co – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Satirin mengungkapkan, Pemerintah Kabupaten Kediri menyambut baik kinerja perangkat desa atas penyerapan Alokasi Dana Desa (ADD).
Sebagai bentuk pencegahan, telah diterapkan aplikasi SISKEUDES (Sistem Keuangan Desa), mendapat apresiasi luar biasa dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dalam acara digelar di Convention Hall Simpang Lima Gumul (SLG) pada Senin (27/11), Kapolres Kediri AKBP Sumaryono menyampaikan bahwa penyerapan ADD pada 334 desa di Kabupaten Kediri telah tepat sasaran. Bila kemudian ada beberapa yang bermasalah, lebih dikarenakan urusan administrasi. “Untuk itu berbekal aplikasi SISKEUDES, akan segera kami sosialisasikan kepada para Babinkamtibmas agar bisa mengoperasionalkan,” jelas Kapolres Kediri.
Bak gayung bersambut, Bupati Kediri, dr. Hj. Haryanti Sutrisno dalam sambutannya menyampaikan, menjadikan dirinya lebih bangga bahwa pembuat dan operatornya aplikasi SISKEUDES, merupakan warga Kabupaten Kediri.
“Dengan aplikasi ini, segala bentuk urusan di desa, bisa melalui online. Adapun untuk daerah yang belum terjangkau dengan internet, bisa menggunakan Dana Desa untuk penggadaan,” jelas Bupati Kediri.
Dengan program ini, sangat memudahkan warga untuk mendapat pelayanan secara cepat, tepat dan transparan. Seiring dengan dikucurkannya ADD tahap kedua ini, maka sistem perencanaan, penyerapan hingga pelaporan bisa dilihat langsung pada aplikasi ini. Apreasi luar biasa ini, juga disampaikan KPK saat memeriksa penyerapan ADD di Kabupaten Kediri.
“Pihak KPK memberikan apresiasi yang luar biasa, karena bersifat transparan dan mampu mencegah terjadinya penyalahgunaan anggaaran. Sejumlah informasi, pelayanan dan pelaporan apapun terkait desa, bisa diakses langsung pada aplikasi ini,” jelas Satirin, Kepala DPMPD Pemerintah Kabupaten Kediri.
Sejumlah kepala desa mengaku terbantu atas keberadaan aplikasi ini, meski awalnya harus banyak belajar mengoperasikan.
“Kami sediakan tenaga pendamping dan memberikan pembelajaran kepada kepala desa dan perangkat desa untuk melakukan pengisian laporan,” jelas Satirin. (nng)
