PONOROGO | duta.co – Kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan di Kabupaten masih cukup tinggi. Bahkan kasus ini bagai fenomen gunung es, di mana yang ada di permukaan hanya sedikit, tapi di bawahnya masih sangat banyak. Untuk itu kampanye anti kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah gerakan yang masih sangat relevan untuk terus digelorakan.
Di Kabupaten Ponorogo upaya dukungan itu diwujudkan dengan jalin kemitraan antara Pemkab dalam hal ini Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) bersama Yayasan Kesehatan Perempuan (YKP), yang sudah terjalin selama 6 tahun.
Direktur YKP Nanda Dwinta Sari mengatakan program yang digulirkan telah mampu mendorong keterlibatan multi stakeholder untuk memberikan perhatian lebih pada isu kekerasan terhadap perempuan, anak perempuan termasuk perkawinan anak.
“Program yang kami gulirkan telah berhasil melibatkan banyak pihak. Kami telah memiliki kader dari berbagai kelompok, tua-muda, laki-laki-perempuan, perwakilan masyarakat sebagai penggerak dan mengawal isu ini untuk terus dibahas sekaligus melakukan penyadaran di masyarakat. Karena upaya penyadaran tentu tidak bisa cepat dan membutuhkan waktu,” kata Nanda usai talkshow dengan tema “Berani Beraksi Hapus Kekerasan Terhadap Perempuan, Anak Perempuan dan Perkawinan Anak (KTPAP-PA) di Kabupaten Ponorogo “ Selasa (23/11/2021) di gedung Sasana Praja Ponorogo.
Acara ini merupakan rangkaian kegiatan penutupan program Creating Spaces YKP di 3 Kabupaten yakni Bojonegoro, Blitar dan Ponorogo yang telah berjalan selama 6 .
Nanda pun mengapresiasi respon pemerintah daerah. Pemkab Ponorogo dinilai cukup terbuka dan memiliki attensi lebih yang diwujudkan dengan melahirkan sejumlah kebijakan. Seperti Perbup pendewasaan usia menikah, Perda Kabupaten Layak Anak dan yang saat ini masih berproses adalah perda pencegahan perkawinan anak.
“Pemkab Ponorogo cukup terbuka dan bersedia dengan program yang kami tawarkan. Ini sebuah peluang baik dan wujud perhatian terkait isu tersebut. Saat ini yang perlu lebih digalakkan adalah partisipasi aktif masyarakat,” sambungnya.
Sementara itu Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) Dinas Sosial Ponorogo Budi Lestari Mukti mengatakan program YKP yang selama ini berjalan telah mendorong pihaknya lebih bersemangat dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
“Meski ini program YKP ini telah selesai kita akan tetap bersemangat untuk selalu menindaklanjutinya dengan anggota-anggota gugus tugas yang telah kita bentuk. Dan juga kita berusaha meningkatkan layanan dalam upaya untuk pendampingan apabila terjadi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak,” jelas Budi Lestari yang hadir dalam acara tersebut.
Budi menegaskan pihaknya juga gencar meakukan sosialisasi sehingga potensi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat dicegah dan kasusnya dapat terus di minimalisir. Untuk mengatasi atau meminimalisir angka kekerasan terhada anak dan perempuan ini, Budi mengaku tidak bisa bekerja sendiri. Harus ada pihak-pihak lain ikut terlibat seperti ormas, kelompok-kelopok perempuan dan masyarakat lainnya.
“Kita tidak bisa bekerja sendiri. Perlu upaya keras penyamaan persepsi, kita tingkatkan upaya koordinatif dan kolaboratif dengan semua pihak bahkan termasuk dalam hal penganggarannya. Pemerintah dengan segala keterbatasan tidak bisa sendiri, dengan dukungan YKP dan pihak-pihak terkait implikasinya bisa kita rasakan, jangkauan kita jadi lebih luas,” jelasnya.
Budi juga menambahkan, belum adanya kesadaran masyarakat atau ketidaktahuan masyarakat untuk melaporkan kasus kekerasan, atau KDRT atau lainnya yang dianggap sebagai ranah domestik. Sehingga masyarakat enggan melaporkan kasus yang dialaminya. Dalam setahun rata-rata kasus yang ditangani P3 A sebanyak 32-35 kasus, untuk tahun 2019 lalu kasus yang ditangani sebanyak 32 kasus. (sna)
