JAKARTA | duta.co – Sebanyak 20 ulama bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka Jakarta, Selasa (4/4), membahas upaya menciptakan toleransi dan sikap saling menghormati antarumat beragama. Kepada Presiden Jokowi, Kiai Haji Syukron Makmun, salah satu ulama yang hadir, sempat menjelaskan makna kafir dalam Islam.
Menurut KH Syukron, terdapat dua macam orang kafir dalam Islam. Yakni, orang kafir yang memerangi dan memusuhi umat Islam serta orang kafir yang hidup rukun dan damai dengan umat Islam.
Terhadap orang kafir yang hidup rukun dengan damai, kata KH Syukron, umat Islam wajib memberikan perlindungan baik terhadap jiwa dan kehormatannya. Hal inilah yang disebutnya sebagai bentuk toleransi dalam Islam.
“Ada orang kafir yang disebut kafir harbi, orang kafir yang memerangi kita, membunuh kita menyakiti kita, itu lain lagi persoalannya. Kita jawab yang seimbang dengan dia, tapi ada orang kafir yang disebut kafir dhimmi, yang orang kafir hidup rukun damai dengan orang Islam,” kata KH Syukron di kantor Presiden, Jakarta, kemarin, usai pertemuan.
Ditambahkan, dalam negara pluralistik, ulama menginginkan perdamaian yang kekal. “Kami ingin kedamaian kekal dalam negara pluralistik. Kedamaian yang sifatnya bukan abu-abu. Oleh sebab itu kami harapkan Bapak Presiden membuat pertemuan antartokoh umat beragama untuk satu kata sepakat,” tambah Kiai Syukron Makmun.
“Jangan hanya bilang kita rukun, rukun, rukun. Tapi enggak ada pegangannya. Harus dibicarakan, harus dibuat,” lanjut KH Syukron.
Prinsip yang harus disepakati pertama, semua agama adalah benar menurut pemeluknya.
Namun, bukan artinya membenarkan seluruh agama. Prinsip itu, kata Kiai Syukron, bermakna seseorang harus berpendapat bahwa agama lain adalah benar menurut pemeluknya.
Oleh sebab itu, setiap umat beragama saling menghormati. Tidak boleh ada pemaksaan nilai agama tertentu terhadap pemeluk agama lain. “Orang yang sudah memeluk agama itu kita hormati, janganlah kita suruh pindah ke agama lain. Jangan menegakkan agama kepada orang yang sudah memeluk agama,” ujar Kiai Syukron.
Keadilan Sosial
Selain membahas toleransi antarumat beragama, dalam pertemuan ini, para ulama juga turut menyampaikan terkait masalah keadilan sosial. Ketimpangan yang terjadi di dalam masyarakat dinilainya harus segera diatasi. Sehingga, kekayaan tanah air pun dapat dinikmati seluruh masyarakat Indonesia, bukan hanya segelintir orang.
Selain itu, dibahas juga terkait tanah wakaf. Para ulama berharap tanah wakaf dapat bebas dari pajak. “Mengenai tanah wakaf mudah-mudahan setelah ini bebas pajak, karena tanah wakaf supaya tidak kena pajak,” ujar dia.
Menurut dia, Jokowi pun menerima saran dari sejumlah ulama yang datang menemuinya siang kemarin. Dalam pertemuan ini, Presiden turut didampingi oleh Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dan Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto.
Adapun para ulama yang bertemu Jokowi di Istana Merdeka tadi siang sebagai berikut:
- KH Irfan Wahid, pimpinan Ponpes Tebuireng, Jombang, yang juga putra KH Salahuddin Wahid (Gus Solah)
- KH Sanusi Baco, Rais Syuriah NU Sulawesi Selatan
- Dr Hardadi, cendekiawan Islam
- KH Syukron Makmun, pimpinan Ponpes Daarul Rahman, Jakarta
- KH Drs Ahmad Mustofa, pimpinan Ponpes Pabelan, Magelang
- KH Abdullah Zaidi, pimpinan Ponpes Al Irsyad, Jakarta
- KH Muhtadi Dimyati, pimpinan Ponpes Cidahu Pandeglang, Banten.
- Prof Dr Maman Abdurrahman, Ketua MAJ dan Penasihat Persatuan Islam (Persis)
- Dr KH Jeje Zaenudin, Wakil Ketua Umum Persatuan Islam
- Ust Ahmad Parlaungan Tanjung, pimpinan Ponpes Darunnajah, Jakarta
- Dr Rahman Sabon Nama, cendekiawan Islam
- Dr Yusnar Yusuf Rangkuti, Ketua Umum al Wasliah
- KH Ahmad Sadeli Karim, Ketua Umum Mathla’ul Anwar, Banten
- Hk Sitti Raihanun Zainuddin Abdul Madjid, Ketua Umum Nahdlatul Wathan, Mataram
- Dr Ir Lukmanul Hakim, Ketua Umum Al Ittihadiyah
- KH Sholeh Hasan, pimpinan Ponpes KhoriatulUmah, Bandung
- KH Hasib Wahab Khasbullah, pimpinan Ponpes Tambak Beras, Jombang
- KH Subhan Makmun, pimpinan Ponpes Assalafiyah Luwungragi, Brebes
- KH Jazuli Kasmani, pimpinan Ponpes Al Muttaqien Pancasila Sakti, Klaten
- KH Aris Ni’matullah, pimpinan Ponpes Buntet, Cirebon
Pesan Presiden Jokowi
Presiden Joko Widodo dalam pertemuan tersebut menitipkan pesan kedamaian kepada para ulama untuk diteruskan ke umat Islam. Dalam sambutannya, Jokowi mengapresiasi peran ulama dalam menjaga dan mengawal umat Islam menjaga kedamaian dan kebersamaan.
“Silaturahim pada siang hari ini, yang pertama kami sangat menghargai peran dan seluruh usaha para ulama dalam membina umat Islam dalam mengawal umat Islam, sehingga kita semuanya dapat memelihara semangat kebersamaan, semangat kedamaian. Ini juga karena berkat bimbingan para ulama dalam mendinginkan suasana di kotanya, di daerahnya dalam menyejukkan kita semua dalam kehidupan sehari-hari,” kata Jokowi.
Jokowi mengatakan, pemerintah ingin menitipkan pesan kesejukan dan kedamaian kepada para ulama. DIharapkan pesan ini bisa sampai ke umat Islam seluruh Indonesia.
“Kami dari pemerintah ingin sekali lagi menitipkan kepada para ulama agar kesejukan dalam mendinginkan situasi kota dan daerah maupun negara kita ini terus kita jaga bersama-sama antara ulama dan dan umaroh sehingga negara kita selalu dalam keadaan damai. Amin,” katanya.
Selain itu, Jokowi juga menyinggung soal perekonomian bangsa saat ini yang tumbuh dengan baik.
“Kedua perlu kami sampaikan mungkin secara umum sekilas kondisi ekonomi negara kita yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, alhamdulilah bisa kita jaga pada kondisi yang baik, 5,02 persen pada 2016 yang lalu. Kalau kita bandingkan dengan negara lain dengan negara-negara G20 misalnya negara-negara besar kita hanya kalah dengan China dan India. Indonesia berada dalam posisi nomor 3, Alhamdulillah,” imbuhnya.
Jokowi juga menjelaskan, pengendalian harga di Indonesia tercermin dari infalsi yang terus bisa dijaga pada posisi 3,02, yang sebelumnya pada kondisi 8-9 persen.
“Sehingga ini yang terus kita lakukan dalam menjaga ekonomi negara kita. Tapi harus kita sampaikan apa adanya bahwa tantangan negara bangsa kita adalah kesenjangan, masalah keadilan ekonomi, masalah pemerataan ekonomi. Memang kita sudah sampaikan pertumbuhan ekonomi 5,02 sangat baik dibanding negara-negara lain tapi pertanyan yang banyak kami dengarkan dari kampung, dari desa, dan daerah itu yang 5 persen yang mendapatkan siapa Pak Presiden? Apakah kita? Apakah kami? Inilah yang perlu kami jawab melalui kebijakan pemerintah,” terang Jokowi. hud, net
