KEDIRI|duta.co – Dengan nada meninggi, H. Ashari .S.E, anggota DPRD Kota Kediri menyayangkan atas kurang maksimalnya pihak Pemerintah Kota yang tidak segera memberikan publikasi meluas atas program bantuan yang dikucurkan Pemerintah Pusat. Dalam seminggu ini terdapat dua bantuan, melalui Kementerian Sosial berupa Bantuan Sosial Tunai sebesar Rp. 500 ribu / bulan dan Program Bantuan Produktif Usaha Mikro Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional 2,4 juta bagi setiap UMKM.
Ditemui di Posko Aspirasi Demokrat pada Sabtu (29/08), Ashari yang merupakan anggota Komisi C ini menyampaikan bahwa setelah mendapat informasi atas bantuan diberikan pemerintah pusat, segera melakukan sosialisasi melalui tokoh masyarakat. “Setelah para warga datang dan menyerahkan data, ternyata pendaftarannya telah ditutup. Kami akan tanyakan hal ini kepada pihak terkait,” terangnya.
Yang patut disesalkan, menurutnya, meski yang berhak menentukan penerima manfaat ini adalah pemerintah pusat, namun setidaknya dengan kecepatan informasi apalagi pemerintah kota memiliki Klinik UMKM, kemudian Dinas Sosial memiliki sejumlah relawan harus membantu menyebarluaskan informasi. “Atau memang didahulukan bagi orang – orang terdekat mereka? Setelah sudah terpenuhi kemudian disampaikan ke masyarakat. Giliran mau daftar, alasannya kuota telah penuh dan ditutup,” terangnya.
Sejumlah petugas yang di UMKM maupun Dinas Sosial membenarkan bila program tersebut telah ditutup pada Jumat malam dikarenakan kuota telah penuh. Terkait protes diajukan anggota dewan, pihaknya mengklaim telah melakukan penyebarluaskan informasi melalui sejumlah media sosial. (nng)
