MADIUN | duta.co –Wali Kota Madiun,Sugeng Rismiyanto memastikan untuk menduduki jabatan dilingkungan instansi Pemerintahan kini tidak lagi berpatokan lamanya seorang pejabat bekerja (senioritas) maupun pangkat atau golongan.
” Saat ini, penilaian pengangkatan pejabat diukur melalui kompetensi dan prestasi.” Ujarnya.
Dikatakannya, untuk penilaian pengangkatan pejabat kini diukur melalui kompetensi yang sudah tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 11/2017 tentang manajemen PNS.
” Dengan adanya aturan baru ini, ASN dituntut memiliki sikap profesional dan proporsional dalam menjalankan tugasnya,” kata sugeng rismiyanto, kemarin.
Ketika proporsional, maka ASN akan menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara disiplin. Untuk itu, mulai tahun ini Pemkot Madiun telah melaksanakan penggajian dengan cara remunerasi sehingga ASN dituntut melaksanakan tugas berbasis kinerja.
“Sejauh mana itu bisa dicapai, tentu saja ada 14 indikator mulai penetapan kebutuhan hingga jaminan kepada ASN dan ditengah-tengahnya juga membahas mutasi dan jenjang karir,” Ujarnya.
Menurut Wali Kota Madiun, Ketika seorang kepala daerah untuk menentukan siapa yang pas dalam mengisi jabatan tertentu itu bisa dilakukan dengan mudah karena ini berbasis kompetensi.
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Madiun, Haris Rahmanudin menyatakan, meski bukan menjadi patokan, senioritas, pengkat dan golongan tetap menjadi bahan pertimbangan. Namun demikian, profesionalitas menjadi hal yang utama dalam rangka penyusunan jenjang karier.
“Tetap ada persyaratan minimal yang harus dipenuhi. Tapi ketika ada ASN yang mungkin dari sisi usia dan kepangkatan bisa memenuhi ya ada peluang bagi mereka untuk menduduki jabatan lebih tinggi.”ujar Haris
PP 11/2017 merupakan penyempurnaan aturan sebelumnya atas UU No. 5/2014 tentang ASN. Mekanisme pengisian jabatan kosong setingkat kepala dinas, kata Haris juga harus melalui asessment terlebih dahulu untuk mengetahui kompetensi dari sisi manajerial dan teknisnya.(bow)
