MOJOKERTO | duta.co – Hari ke dua, Selasa (3/3/2020), Sidang Paripurna Pembahasan Usulan Interpelasi dengan agenda Tanggapan Fraksi Atas Usulan Hak Interpelasi terkuak fakta, lima dari enam fraksi di DPRD Kota Mojokerto menolak menggunakan hak interpelasi. Sedang satu fraksi menyatakan setuju.
Lima fraksi yang menolak yakni Fraksi Partai Demokrat (FPD), Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN), Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP), Fraksi Partai Golkar (FPG), F Gerakan Keadilan Pembangunan. Sedang Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) merupakan satu-satunya fraksi yang setuju.
Alasan lima fraksi yang menolak interpelasi hampir sama. Mereka menilai sejumlah proyek normalisasi saluran air yang putus kontrak tidak terjadi secara masif. Justru masih lebih banyak yang mampu diselesaikan. Proyek normalisasi di Dinas PUPR hanya 7 persen lebih yang putus kontrak. Sedang yang di kelurahan hanya sekira 20 persen yang putus kontrak.
Apalagi tahun 2019 merupakan tahun pertama bagi Wali Kota Ika Puspitasari menjabat. Demikian juga dengan kelurahan, tahun 2019 merupakan tahun pertama mengerjakan proyek. Sehingga mereka menganggap sejumlah proyek yang putus kontrak masih dalam kewajaran.
Bukan itu saja, di hari ke dua sidang paripurna, ada satu lagi pengusul Interpelasi yang menarik dukungannya, yakni Indro Tjahjono dari FPD. Dengan demikian Febriana Meldyawati (FPDIP) merupakan satu-satunya pengusul dari FPDIP.
Menghadapi kenyataan ini, juru bicara FPKB Sulistiyowati mengatakan, pihaknya menghormati pendapat fraksi yang menolak. Biar masyarakat yang menilai karena dari pendapat FPKB sudah jelas tujuannya. Namun pihaknya berjanji akan tetap berjuang untuk kepentingan masyarakat Kota Mojokerto.
“Kami akan tetap konsisten berjuang untuk masyarakat,” janjinya.
Menurutnya, program penanggulangan banjir merupakan pelayanan dasar yang harus diselesaikan pemerintah.
“Dengan mangkraknya sejumlah proyek normalisasi maka semakin memperparah banjir di Kota Mojokerto,” pungkasnya.ywd
