KEDIRI | duta.co -DPRD Kota Kediri menggelar Rapat Paripurna usulan Pemerintah Kota Kediri terkait Raperda Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan mendapatkan persetujuan para wakil rakyat.
Diawali pendapat akhir fraksi dalam rapat dipimpin Ketua DPRD Kholifi Yunon didampingi Wakil Ketua KH. Abdul Muid Shohib dan dihadiri Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar, mendapatkan persetujuan dan diharapkan bermanfaat bagi warga Kota Kediri.
Mas Abu sapaan Abdullah Abu Bakar mengungkapkan bahwa meskipun positioning Kota Kediri adalah perdagangan, pendidikan maupun jasa. Namun Pemerintah Kota Kediri tetap melindungi lahan produktif pertanian. Sehingga dalam membuat RTRW dan RDTRK juga selalu waspada dan memperhatikan produktivitas tanah.
“Jadi produktivitas tanah di Kota Kediri menghasilkan padi untuk ketahanan pangan supporting nya kepada pemerintah pusat itu seberapa besar, kita bisa menghasilkan berapa ton. Nah itu terus kita pertahankan dari jaman dulu. Sehingga kita tidak merubah-rubah lahan hijau itu untuk menjadi lahan-lahan yang lainnya,” terangnya , Kamis (27/06/2019).
Melihat kondisi lahan pertanian di Kota Kediri sampai saat ini, Mas Abu menjelaskan bila sampai saat ini ruangnya masih besar sekali.
“Misalnya saya tadi buat perbandingan ada lahan 100% yang untuk RTH itu katakan 40%. Nah kalau di Kota Kediri ini masih ada 60%,” pungkasnya.
Orang nomor satu di Kota Kediri juga mengucapkan terima kasih kepada DPRD Kota Kediri yang telah menelaah materi Raperda secara cermat dan seksama.
“Saya sampaikan penghargaan dan terima kasih kepada ketua, wakil ketua dan seluruh anggota dewan mengenai raperda ini. Akhirnya kita setujui bersama untuk menjadi peraturan daerah Kota Kediri,” ungkapnya.
Selain Raperda tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, DPRD Kota Kediri juga menyetujui dua Raperda menjadi Perda lainnya. Yakni Perda Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Mikro, serta Perda Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi. (nng)
