SURABAYA | duta.co – Rakyat tidak boleh diam. Alasan pemerintah mendongkrak investasi asing dan, untuk mengeruk dana asing masuk ke Indonesia, dengan melepas 100% Usaha Kecil Menengah (UKM) kepada pemodal asing (Penanaman Modal Asing – PMA), harus dilawan. Ini ibarat membunuh ‘anak kandung’.
Demikian disampaikan Barisan Kiai dan Santri Nahdliyin (BKSN) H Agus Solachul A’am Wahib Wahab kepada duta.co di Surabaya.
“Kalau alasan rendahnya investasi asing dipakai alasan mengobral usaha rakyat di sektor UKM, itu sama halnya membunuh ‘anak kandung’. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) ini mestinya mendapat perlindungan, pengamanan pemerintah. Ini nyawa rakyat,” tegas Gus A’am serius.
Seperti diberitakan, Presiden Joko Widodo hari-hari ini sibuk merevisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 44 Tahun 2016 yang mengatur Daftar Negatif Investasi (DNI). Hal ini sebagai upaya lanjutan pelonggaran 54 bidang usaha yang mendapat relaksasi dari Paket Kebijakan Ekonomi Jilid XVI yang diumumkan, Jumat lalu (16/11).
Kebijakan relaksasi ini dikeluarkan di tengah lemahnya minat investasi asing di Indonesia. Berdasarkan cacatan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), pada Januari-September 2018 investasi asing hanya mencapai Rp293,7 triliun atau hanya 61,5% dari target Rp477,4 triliun.
Menurut Gus A’am, data yang dia terima, investasi asing memang terus melorot. Pada semester I kemarin angkanya lebih kecil dibanding semester I tahun lalu. “Tahun lalu masih bisa menembus angka 15,6 miliar US$, sekarang melorot ke angka 15,3 miliar US$. Begitu juga pertumbuhan ekonomi, hanya mampu merangkak di angka 5,1%. Padahal janji Jokowi 7%. Ini semua kabar buruk bagi kita,” jelasnya.
Kondisi di atas masih diperparah dengan perekonomian Indonesia yang tengah mengalami tekanan. Defisit transaksi berjalan (CAD) pada triwulan III mencapai 3,37% dari Produksi Domestik Bruto (PDB) dan diperkirakan terus melebar, akibat jebloknya neraca dagang Oktober lalu.
Dalam diskusi bersama, Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menyatakan relaksasi DNI memang tidak akan langsung menekan laju pelebaran CAD. Namun dalam jangka pendek, kebijakan itu diharapkan mampu membuat para pemilik modal membawa dananya masuk ke Indonesia.
“Pertanyaannya: Kalau kebijakan ini ternyata juga gagal, lalu, apalagi yang akan dikorbankan. Inilah blunder, Ujungnya rakyat menjadi tumbal. Sudah jatuh, tertimpa tangga,” tegasnya.
Sama! Moh Nizar Zahro, Anggota DPR RI, Ketua Umum Satuan Relawan Indonesia Raya juga menyebutnya sebagai kebijakan omong kosong. “OMONG kosong! Yang benar, paket kebijakan ini adalah pembunuhan massal terhadap UKM Indonesia. Pasalnya ke-54 bidang usaha yang diobral adalah mayoritas berkategori UKM,” tulis Nizar Zahro sebagaimana dikutip rmol.co.
Presiden Kok Lebih Percaya Asing
Selama ini, katanya, ke-54 bidang usaha tersebut terlindungi dalam daftar negatif investasi (DNI). Artinya, negara wajib melindunginya dari gempuran asing. Tidak disangka, rezim Jokowi melepaskan perlindungan tersebut.
“Mestinya Jokowi berkaca kepada Paket Kebijakan Ekonomi jilid ke-10, dimana waktu itu juga sudah membuka kran 35 macam usaha kepada asing. Tapi nyatanya investasi yang diharap tidak datang,” jelasnya.
Dari sini, tulisanya, rezim Jokowi tampak penasaran atas kegagalan paket ekonomi jilid ke-10 dan ingin mempertaruhkannya kembali melalui paket ekonomi jilid ke-16. Makin banyak jenis usaha yang diobral untuk asing.
“Padahal, semakin banyak bidang usaha yang bisa dikuasai asing membuktikan rezim ini telah mencampakkan Nawacita dan Trisakti. Janji-janji manis mengusung ekonomi kerakyatan nyatanya berubah menjadi pembela ekonomi asing,” tegasnya.
Nizar Zahro menilai rezim ini sudah frustasi dan menemui jalan buntu. Janji mengerek pertumbuhan ekonomi 7 persen telah menjadi momok. Berbagai kebijakan telah ditempuh namun gagal total. Pertumbuhan ekonomi masih tidak beranjak dari 5 persen.
“Di sisi lain, utang pemerintah telah menumpuk mencapai Rp. 4.478,5 triliun, dan utang BUMN mencapai Rp. 4.800 triliun. Pemerintah terjebak dalam hutang super besar. Dari kebuntuan itulah, kebijakan melepas 54 bidang usaha kepada asing dianggap sebagai solusi. Padahal salah total!” urainya.
Nizar Zahro juga mendesak rakyat untuk berbuat. “Jokowi lebih percaya kepada asing dan mengabaikan kemampuan bangsa sendiri. Maka tidak ada jalan lain. Seluruh rakyat telah menyaksikan sendiri. Daripada nanti akhirnya Indonesia diserahkan kepada asing, maka tidak ada jalan lain harus mengganti Jokowi di Pemilu 2019,” pungkasnya. (mky)
