PONOROGO | duta.co – Ratusan mahasisa IAIN Ponorogo yang tergabung dalam PMII Komisariat IAIN Ponorogo dan Republik Mahasiswa (RM) IAIN Ponorogo, Jum’at (9/3) melakukan aksi demo di DPRD Ponorogo.
Namun aksi demo berisi penolakan UU MD3 itu, berujung kecewa, karena para wakil rakyat tidak satu pun ada di tempat. Sehingga mereka berencana akan menggelar aksi lagi dengan massa lebih besar.
“Jelas kami kecewa karena tidak ditemui dewan, jadi massa kita nganggur. Kita minta kepastian kapan bisa bertemu wakil rakyat saja sulit. Kita akan lanjutkan lagi, beberapa hari ke depan dengan massa lebih besar. Jika sahabat-sahabat saya tidak sabar maka akan anarkis,” kata Anis Munawirulloh , Sekretaris PMII Komisariat IAIN Ponorogo.
Aksi demo yang digelar oleh ratusan mahasiswa dengan membawa bendera khas PMII warna kuning itu, menuntut agar UU MD3 dibatalkan. Dan presiden Joko Widodo diminta untuk tidak menandatangani UU itu.
Menurutnya, UU MD3 versi revisi dianggap tidak berpihak pada rakyat. Rakyat yang punya hak mengkritik wakilnya yang duduk di MPR, DPR dan DPRD justru terancam dipenjarakan jika ‘berani’ mengkritik wakilnya.
“UU MD3 revisi sangat jelas bertolak belakang dengan demokrasi hari ini,sebab kalau dikritik tidak mau jelas ini bukan negara demokrasi. Ketika kita kritik maka mereka akan memenjarakan kita. Padahal itu urusan polisi, yang diatur dalam KUHAP, itu jelas,” jelasnya.
Untuk itu, tambahnya, Presiden diminta untuk tidak menandatanganinya. Presiden diharapkan membuat Perpu untuk mengganti ini. “Sebab ketika Perpu MD3 ini diterapkan maka rakyat Indonesia dibungkam dengan aturan ini,” ujarnya.
Mahasiswa juga bersuara agar partai-partai pendukung MD3 tidak dipilih dalam Pemilu mendatang. Setelah perwakilan mahasiswa itu diterima oleh staf sekretariat DPRD, para mahasiswa meninggalkan gedung DPRD dengan penuh kekecewaan. (sna)
