SURABAYA | duta.co – Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat (PD), Andi Arief menilai Jokowi tengah memakai cara yang mirip Soeharto dalam melanggengkan kekuasaanya, khususnya mengenai mobilisasi kepala daerah.
Dulu, zaman Pak Harto kepala daerah didisiplinkan untuk kepentingan pemilu, dari gubernur sampai bupati dengan penempatan orang dengan ketat dari jalur ABRI, Birokrasi, Golkar (ABG). Kalau zaman Jokowi mendisiplinkan kepala daerah dengan kasus hukum. Beda tapi sama,” kata Andi Arief, Selasa (20/11).
Pernyataan Andi ini untuk merespons banyaknya kepala daerah yang mendukung Joko Widodo di Pilpres 2019. Dukungan tersebut diduga untuk lepas dari jerat kasus hukum.
“Pak Harto memobilisasi rakyat dengan berbagai apel kebulatan tekad menjelang Pemilu mendukung pencalonan periode berikutnya. Pak Jokowi memobilisasi kepala daerah dengan kebulatan tekad tanpa apel dengan tujuan sama,” tukas Andi.
Andi mengaku heran, dengan koalisi pendukung Jokowi yang mengungkit cara Soeharto di masa orde baru, tapi tak berkaca apa dilakukan dari sosok yang didukung mempunyai kemiripan dengan orba.
“Kalau Anda menentang cara Pak Harto membangun manajemen ketakutan terhadap rakyat dan kepala-kepala daerah untuk kepentingan perpanjangan jabatan Presiden, mengapa Anda membiarkan hal yang sama saat ini terjadi?” demikian pertanyaan Andi Arief.
Mendagri Melanggar Asas Kepatutan
Di sisi lain, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo kepada kepala daerah yang menjadi timses di Pilpres 2019, diminta kampanye di hari Sabtu dan Minggu. Padahal, pernyataan itu bentuk akalan-akalan dan akan memantik reaksi sejumlah kalangan.
Apalagi hingga saat ini belum ada satupun kepala daerah yang mengajukan cuti menjadi timses. “Mendagri ini hobi banget memahami sesuatu dari sisi permukaan dan prosedural dan tidak memerhatikan substansi. Ini melanggar azas kepatutan dan kepantasan karena akan mematik reaksi negatif dari masyarakat,” demikian Surokim Abdussalam, Pengamat Politik Universitas Trunojoyo Madura (UTM), kepada duta.co akhir pekan kemarin.
Lanjutnya, kepala daerah yang jadi timses, jelas partisan. Sementara jabatan yang disandangnya adalah jabatan publik. Kendati Sabtu, Minggu bisa libur, tetap itu tidak elok.
“Jabatan publik yang melekatnya memang mensyaratkan seorang kepala daerah itu imparsial dan tidak memihak. Sepenuhnya harus lebih banyak merawat kebaikan publik dan tidak partisan,” ungkapnya.
Jika fenomena ini diteruskan lanjut dia, maka substansi akan dikalahkan oleh prosedur dan itu menjadikan jabatan publik tidak lagi memiliki kehormatan dan makna.
Pejabat publik sekarang kadang tidak bisa melepaskan baju sebagai kader partai dan menjadikan jabatan itu sbg kedinasan partai.
“Model berpikir begitu yang membuat politik kita semakin kehilangan nalar kritis dan cerdas,” tegas peneliti senior Surabaya Survey Center (SSC) ini.
Hampir 2 bulan berjalan masa kampanye Pilpres 2019, belum ada kepala daerah yang mengajukan izin cuti untuk kampanye pilpres kepada Menteri Dalam Negeri.
“Belum ada yang mengajukan izin kampanye, mungkin nanti awal tahun sampai akhir masa kampanye,” kata Menteri Dalam Negeri, Tjahyo Kumolo, usai Rakor Nasional Camat di Surabaya, Kamis (15/11).
Bahkan Tjahyo menyarankan, kepala daerah yang menjadi juru kampanye Pilpres 2019 disarankan mengambil waktu di hari Sabtu dan Minggu. Karena, di 2 hari tersebut, kepala daerah tidak perlu izin ke Menteri Dalam Negeri.
“Kepala daerah yang hendak kampanye, saya sarankan mengambil hari Sabtu atau Minggu saja, jadi tidak perlu izin,” ucapnya.
Inilah yang dinilai pengamat sebagai akal busuk penguasa yang sangat merugikan rakyat. (zal,jto rmol)
