KEDIRI|duta.co – Meski terjadi simpang siur terkait tidak digelarnya sidang paripurna atas pembahasan LKPJ Wali Kota Kediri Tahun Anggaran 2019, namun faktanya kini telah terbentuk panitia khusus dan tengah berlangsung pembahasan di tingkat komisi. Sejumlah anggota DPRD Kota Kediri pun enggan berkomentar karena alasan mereka sama, bahwa meski disetujui sekalipun namun rekomendasi diberikan para fraksi tidak dijalankan dengan baik.
Kalangan dewan seakan sepakat tidak berkomentar terkait LKPJ kini dalam pembahasan di tingkat komisi. Mereka pun mengaku tidak ingin terlibat dalam politik belah bambu, dimana ada sengaja kekuatan dewan dipecah. “Istilahnya politik belah bambu, satu kelompok diangkat dan satu kelompok lagi sengaja diinjak yang penting bambunya bisa dibelah,” ucap salah satu anggota dewan.
Diketahui bersama Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar saat ini memimpin sendirian seiring kepergian almarhumah Lilik Muhibbah. Selain harus menghadapi wabah Pandemi Covid-19, di tubuh PAN sendiri kini dikabarkan terjadi dua kubu seiring mundurnya Hanafi Rais baik dari anggota DPR RI maupun dari penggurus DPP. “Bisa dicek semua rekomendasi dikeluarkan fraksi pada tahun anggaran 2018, apakah sudah dijalankan? Kemudian bila sekarang diberi rekomendasi lagi agar diterima, nanti dimunculkan isu seolah wakil rakyat tidak pro program pemerintahan,” ucap anggota dewan lainnya.
Diantaranya yang disoroti tidak berjalannya Program Pemberdayaan Masyarakat (Prodamas) yang seharusnya untuk meningkatkan partisipasi masyakarat apalagi di tengah wabah pandemi. Tidak ada tindakan tegas kepada kepala OPD yang tidak bekerja sesuai harapan dan membuat laporan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Perlu digarisbawahi berdasarkan temuan BPS, masih adanya warga mampu yang masuk dalam data keluarga miskin. (nng)
