KEDIRI|duta.co – Seiring rencana ground breaking pembangunan bandara di Kediri akan dimulai April mendatang. Disampaikan Menhub RI Ir. Budi Karya Sumadi ditemui usai acara rapat pemaparan bertempat di Pendopo Kabupaten Kediri, Sabtu kemarin. Dipastikan kekurangan lahan yang belum dibebaskan sekitar 1,5 hektar dan bila kemudian tidak ada kesepakatan, maka langkah akan dilakukan dalam bentuk konsinyasi. Lalu apakah sebenarnya kendala di lapangan? Berikut hasil investigasi wartawan duta.co.
Sejumlah warga terlihat berkumpul di warung di Desa Bedrek Kecamatan Grogol, dari perbincangan mereka terdengar keluhan bahwa seiring pergantian dari tim pembebasan lahan dari sebelumnya PT. Bukit Dhoho Indan (BDI) kini berganti Tim Sembilan, justru tidak menguntungkan bagi warga.
“Ini namanya bukan ganti untung namun ganti kita rugi,” ucap salah satu warga. Apa maksud malah rugi, Yoni, warga desa setempat yang sehari – harinya usaha peternakan madu mengaku bahwa uang pengganti yang diberikan lebih rendah dari sebelumnya. Bila sebelumnya setiap 14 meter persegi mendapatkan ganti rugi sebesar Rp. 15 juta, seiring pergantian tim pembebasan tanah kini hanya Rp. 10,5 juta.
“Justru adanya bandara, kami malah merasa senang. Seperti dibangunnya Kantor Imigrasi Kediri di sini malah tambah ramai. Namun persoalannya bukan menolak ganti rugi, namun harganya yang belum cocok. Jika kami menerima uang tersebut, maka untuk dibelikan kembali tidaklah cukup,” ujar Yon Madu, sapaan akrabnya saat ditemui di rumahnya kemarin.
Menurutnya, justru soal bandara malah enak dikelola oleh PT. BDI daripada oleh Tim Sembilan yang bentukkan sekarang. Lalu bagaimana dengan sistem konsinyasi akan diterapkan? Yon Madu menyatakan bahwa dirinya mengaku memilih bertahan di tempat tinggalnya.
“Karena PT yang sekarang tidak transparan, tetangga punya luasan tanah 5,5 ru mendapatkan uang 460 juta, sementara punya saya 11,5 ru hanya akan diganti 580 juta saja. Ini bukti kan mereka tidak transparan, bukan berarti kita menolak,” terangnya. (rci/nng)
