JAKARTA | duta.co – Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin memberikan apresiasi khusus pada Himpunan Pengembang Nusantara (HIPNU) yang bertekad ikut berkontribusi membangun perumahan bersubsidi dalam program 1 juta rumah yang dicanangkan pemerintah. Penegasan ini disampaikan Wapres Ma’ruf Amin saat membuka acara Seminar dan Serasehan Nasional HIPNU secara virtual. Kegiatan serasehan HIPNU diselenggarakan secara hybrid virtual dan secara langsung yang digelar di Gedung Nusantara V DPR RI, Sabtu (21/11/2020).
“Saya memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya pada para pengembang nahdliyin yang turut serta mengurangi angka backlog perumahan di Indonesia. Ini merupakan kebanggaan tersendiri bagi saya karena telah berkumpul bersama para pengembang nahdliyin yang berjuang untuk membangun tempat tinggal yang layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR),” tegas Wapres Ma’ruf Amin dalam sambutannya yang telah direkam sebelumnya.
Menurut Wapres, saat ini kebutuhan perumahan bagi masyarakat masih sangat tinggi yakni sebesar 11,04 juta unit rumah. Selama covid-19, para pengembang tidak banyak berproduksi sehingga target pembangunan perumahan belum terealisasi secara baik. Karena itu, pemerintah berharap pembangunan perumahan terus dilakukan khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Ditegaskan Wapres, sektor perumahan sangat penting dan diharapkan bisa menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi nasional. Sebab, di sektor ini terdapat ratusan jenis usaha dan industri turunan yang diharapkan dapat menggerakan ekonomi nasional.
“Pemerintah melihat sektor perumahan merupakan kluster yang melibatkan 150 jenis usaha dan industri serta menyerap tenaga kerja sangat besar. Pembanvunan perumahan perlu kita dukung sebagai pengungkit pertumbuhan ekonomi inklusif yang manfaatnya dapat dinikmati oleh berbagai lapisan masyarakat, “ ujarnya.
Sejak dicanangkan pada 2015, program pembangunan 1 juta rumah setiap tahun kini telah terealisasi sebesar 4,8 juta unit rumah dan 70% dari jumlah itu dinikmati oleh masyarakat berpenghasilan rendah.
Pemerintah telah melakukan empat skema pembangunan perumahan nasional di antaranya melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembayaan Perumahan (FLPP), Subsidi Selisih Bunga (SSB), Subsidi Bantuan Uabg Muka (SBUM) dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT).
Hingga menjelang akhir tahun 2020 ini, program FLPP dari anggaran Rp11 triliun dapat terealisasi Rp8,9 triliun, program SSB dari Rp 4,9 triliun terealisasi Rp 778 miliar, SBUM dari Rp4 triliun terealisasi Rp90 miliar dan BP2BT dari Rp8,3 triliun terealisasi Rp380 miliar.
“Pada tahun 2021, pemerintah mengalokasikan anggaran Rp30 triliun untuk pembangunan perumahan dengan rincian Rp16,6 triliun untuk program FLPP, “ tegas Wapres.
Sementara itu, Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Arsul Sani mendukung upaya Himpunan Pengembang Nusantara (HIPNU) mengisi pembangunan perumahan bersubsidi di Indonesia, khususnya untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Hal ini menjadi salah satu tugas dan fungsi utama MPR untuk mendorong terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia di sektor perumahan.
“HIPNU harus ikut serta berkontribusi dalam pemenuhan perumahan masyarakat nahdliyin. Dengan dukungan perbankan nasional, seperti Bank Tabungan Negara (BTN), saya berharap HIPNU dapat menjadi salah satu elemen penting agar setiap masyarakat dapat memiliki rumah, “ tegas Wakil Ketua MPR Arsul Sani di Gedung Nusantara V DPR RI, Sabtu (21/44/2020).
HIPNU merupakan lembaga yang dibentuk oleh NU Circle untuk membantu pemerintah merealisasikan pencapaian 1 juta rumah bersubsidi. Kegiatan ini didukung sepenuhnya oleh MPR, Bank Tabungan Negara, NU Career, dan PT Mikatasa Agung.
Menurut Arsul Sani, keikutsertaan masyarakat terutama para pengembang nahdliyin yang terhimoun dalam HIPNU sangat penting dalam memenuhi kebutuhan perumahan nasional. Rencananya, kata Arsul, pemerintah akan menggandeng perbankan dari Jepang untuk mempercepat pemenuhan perumahan masyarakat. “Jika ini bisa cepat dilaksanakan akan sangat menarik buat pengembang karena diperkirakan bunganya tidak lebih 2% setahun. Saya telah berbicara masalah ini dengan Pak Erick Tohir, Menteri BUMN, “ tegasnya.
Rekomendasi NU Circle
Dalam kesempatan ini, Ketua Umum NU Circle Dr. R. Gatot Prio Utomo menegaskan bahwa HIPNU diharapkan memiliki peran penting dalam industri properti nasional. Dalam 10-15 tahun ke depan, para pengembang nahdliyin ini dapat berkiprah lebih besar dan strategis.
“Saat inilah para profesional nahdliyin di berbagai bidang terutama hari ini para pengembang di bidang properti dan perumahan harus bertekad untuk bangkit melakukan perubahan. Kita bersama-sama bersinergi membangun kekuatan untuk meningkatkan kesejahteraan warga nahdliyin, “ tegas Gatot Prio Utomo yang sering disapa Gus Pu ini.
Dalam kesempatan ini, Gatot membacakan rekomendasi NU Circle untuk pemerintah di sektor perumahan berjudul “Papan Untuk Semua: Tantangan dan Opsi Kebijakan Meningkatkan Kepemilikan Rumah di Indonesia. “
Pertama, partisipasi masyarakat dalam pembangunan perumahan harus diperkuat. Kedua, pelatihan dan pendampingan bagi para pengembang kecil dan menengah. Ketiga, kontinuitas fasilitas keuangan harus menjadi kebijakan pemerintah untuk memudahkan para pengembang perumahan merencanakan pembangunanya. Keempat, simplikasi prosedur dan sosialisasi informasi harus menjadi prioritas kebijakan nasional dan daerah.
“Jangan sampai para pengembang nahdliyin yang menguasai sektor perumahan skala kecil dan menengah ini justeru semakin terjepit dan tersisih sehingga tidak dapat melaksanakan pembangunannya,” tegasnya. rls
