KEDIRI | duta.co – Setelah Camat Pare Anik Wuryani berdasarkan rekaman video terbukti mempromosikan pasangan Calon Bupati Kediri, Drs. Mujahid dan Eko Ediono. Kali ini viral rekaman suara Camat Ngadiluwih, Agus Cahyono. Menyampaikan hal yang sama, saat digelar pertemuan dengan para kelompok tani se – Ngadiluwih
Berdasarkan rekaman suara yang memang mirip suara Camat Ngadiluwih ini, disinyalir dilakukan di suatu tempat pada tanggal 30 Oktober 2019 sekira pukul 18.00wib ini. Terdengar kata bahwa Pak Mujahid dan Pak Eko Ediono merupakan yang dijagokan Bapak Pembangunan Kabupaten Kediri, Ir. H. Sutrisno dan istrinya, dr. Hj. Haryanti saat ini menjabat Bupati Kediri untuk melanjutkan tongkat kepemimpinan.
“Calon Bupati nya Kediri, Pak Mujahid, beliau seperti saya pegawai di kabupaten. Berkarier dari bawah kemudian sering memberikan bantuan tempat ibadah. Kemudian jadi Kepala Dinas Pendidikan dan sekarang menjabat Kepala Kesbangpol”.
Kemudian, dalam rekaman suara tersebut, disampaikan bahwa Pak Mujahid sosok pekerja keras dan wakilnya adalah Pak Eko merupakan seorang dosen dan saat ini menjabat Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Kediri.
“Pak Tris dan Bu Hariyanti, Insya Alloh tidak menjagokan putranya. Tapi siapa jagonya? Ya ini Pak Mujahid dan Pak Eko. Pak Mujahid sanes (bukan, red) saudaranya Pak Sutrisno”.
Dalam rekaman akhir, terdengar suara jika Pak Mujahid hadir saat acara Salat Malam bertempat di Desa Badal Pandean. “Beliau nyantri jika di rumah pakai sarungan. Seperti saat Salat Malam di Badal Pandean, Pak Mujahid rawuh. Harapannya dari Pak Tris dan Bu Hariyanti, bisa diteruskan pembangunannya makin baik”.
Atas kejadian ini, tentunya menambah daftar nama para camat yang gencar mempromosikan Calon Bupati Kediri dan Komisi A DPRD Kabupaten Kediri, sebenarnya telah menginggatkan saat aksi pertama dilakukan Camat Pare. Bahkan saat dikonfirmasi, Anik justru menantang anggota wakil rakyat untuk membuktikan.
“Saya akan laporkan kejadian ini ke Kementerian Dalam Negeri, ini bentuk kampanye terselubung yang terstruktur, sistematis dan masif. Sanksi terberat bisa dilakukan pemecatan karena ASN harus netral seperti TNI dan Polri,” jelas Sekretaris Komisi A, H. Masykur Lukman saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dihadiri para camat se-Kabupaten Kediri pada Minggu lalu. (nng)
